TEMPO.CO, Jakarta - Selain All Eyes on Rafah, akhir-akhir ini media sosial Indonesia juga diramaikan dengan seruan All Eyes on Papua. Kampanye ini hadir sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Papua yang saat ini sedang berjuang untuk menolak hutan adat mereka diubah jadi perkebunan kelapa sawit.

Dilansir dari laman Greenpeace, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan itu kini telah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Teranyar, para pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu dan suku Moi menggelar doa dan ritual di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dengan mengenakan busana khas suku masing-masing. Aksi damai itupun terjadi pada Senin pekan lalu, 27 Mei 2024.

“Kami datang menempuh jarak yang jauh, rumit, dan mahal dari Tanah Papua ke Ibu Kota Jakarta, untuk meminta Mahkamah Agung memulihkan hak-hak kami yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit yang kini tengah kami lawan ini,” ucap pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu, Hendrikus Woro, pekan lalu.

Desakan agar MA memberikan kedaulatan hukum bagi masyarakat adat juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat adat Moi Sigin, Fiktor Klafiu. “Hutan adat adalah tempat kami berburu dan meramu sagu, hutan adalah apotek bagi kami, kebutuhan kami semua ada di hutan. Kalau hutan adat kami hilang, mau ke mana lagi kami pergi?” kata dia.

Wapres Ma’aruf Amin: Pemda harus libatkan masyarakat adat dalam pembangunan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi masalah masyarakat adat yang menjadi sorotan tagar All Eyes on Papua. Dalam proses pembangunan ke depan, kata Ma’ruf, pemerintah daerah atau pemda harus komunikasi dengan kepala-kepala adat dan masyarakat.

“Sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini,” ucap Ma’ruf dalam keterangan usai melawat ke Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis, 6 Juni 2024.

Kepala badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua (BP3OKP) ini mengatakan pendekatan kepada kepala suku diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua.

Kepada wartawan di Sorong, Ma’ruf tidak mau banyak berkomentar mengenai tahap kasasi di MA. Namun, Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini menekankan kasus yang diramaikan oleh All Eyes on Papua tidak boleh terjadi lagi.

“Mungkin dulu kurang ada komunikasi, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik,” ucap Ma’ruf.

Kapolda Papua: Mudah-mudahan dalam minggu ini persoalan selesai

Kepala kepolisian daerah atau Kapolda Papua, Mathius Derek Fakhiri, mengatakan sudah menurunkan tim ke sejumlah titik dalam menanggapi masalah masyarakat adat yang menjadi sorotan tagar All Eyes On Papua. Fakhiri mengatakan akan menangani persoalan ini dengan serius.

Fakhiri mengatakan dia dan Kapolres Mappi serta Kapolres Boven Digoel sudah mengirimkan Dirkrimsus untuk meninjau langsung persoalan yang terjadi. Boven Digoel akan menjadi perhatian khusus.

“Saya berharap ini dalam minggu ini bisa kita selesaikan. Sehingga masyarakat bisa dapat jalan keluar. Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat adat dengan pemerintah, dengan perusahaan,” kata Fakhiri ditemui di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024.

Aktivis: Keberadaan perusahaan sawit merusak hutan

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, menekankan pentingnya mengembalikan hutan adat kepada pemilik aslinya, yaitu masyarakat adat Awyu dan Moi. Menurut dia, keberadaan perusahaan sawit merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat.

Asep juga mengungkapkan tiga kerugian besar jika konflik ini terus berlanjut, yakni hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat, kehilangan biodiversitas endemik Papua, dan peningkatan emisi karbon yang memperparah krisis iklim.

Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menambahkan konflik ini menunjukkan kurangnya penghormatan pemerintah terhadap hak masyarakat adat. Ia menyebut bahwa tidak ada proses Free and Prior Informed Consent (FPIC) yang dilakukan oleh perusahaan, yang seharusnya menjadi syarat penerbitan izin lingkungan.

Uli berharap kampanye All Eyes on Papua yang viral di media sosial dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak masyarakat adat. "Kami berharap kampanye ini bisa mengubah keputusan pengadilan atau kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah," ujarnya.

Aliansi Sipil: Masalah ini hanya gambaran kecil dari situasi perampasan tanah masyarakat adat

Menurut Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hutan dan Hak Masyarakat Adat (AMPERAMADA) Papua, Gerakan Rakyat Tolak Tebu (GERTAK) Merauke, Gerakan Malamoi, dan Komunitas Mahasiswa Pemuda Peduli Alam Papua Selatan (KOMPPAS), masalah yang dihadapi Suku Awyu dan Moi merupakan gambaran kecil dari situasi perampasan tanah masyarakat adat. Sebab, ada jutaan hektar hutan yang telah diberikan untuk perkebunan sawit.

Teranyar, pemerintah menyiapkan 2 juta hektar lahan perkebunan tebu yang berdampak pada Suku Malind dan ekologi. Atas persoalan ini, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2024, aliansi masyarakat Papua itu mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemberian izin atas perusahaan berbasis lahan yang merampas tanah dan menghancurkan hutan adat di Tanah Papua.

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Mereka juga meminta pemerintah segera meninjau kembali dan mencabut seluruh izin pertambangan, perkebunan, kehutanan yang merusak lingkungan dan merampas hak-hak Masyarakat Adat Papua. Kemudian segera memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang telah dilanggar.

Selain itu, aliansi juga mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan perhatian khusus terkait situasi hak-hak masyarakat adat Papua, hutan Papua dan degradasi lingkungan hidup di tengah gempuran investasi yang semakin masif di tanah Papua.

HATTA MUARABAGJA | DANIEL A. FAJRI | INTAN SETIAWANTY | ANDIKA DWI
Pilihan editor: Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua