AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

Rabu, 5 Juni 2024 18:50 WIB

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan mereka bersama Dewan Pers tengah menyiapkan kajian soal permasalahan dalam RUU Penyiaran. Kajian bersama itu dilakukan merespons soal polemik Rancangan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu.

"Kami sudah membuat daftar inventarisasi masalah agar bisa diperhatikan anggota dewan," kata Nany dalam pesan suara yang diterima Tempo, Selasa, 4 Juni 2024.

Nany menyambut rencana Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) yang ingin mengundang Dewan Pers untuk membahas aturan itu. Dia menyebut bahwa AJI merupakan konstituen dari Dewan Pers.

"Dalam beberapa kali pertemuan, kami telah berharap untuk bertemu dengan anggota dewan untuk membicarakan pasal-pasalnya," kata

Lebih lanjut, Nany menyebut bahwa selama ini anggota AJI di tingkat kota juga telah melakukan komunikasi dengan anggota DPR untuk membahas rencana pembaharuan regulasi itu. Dia menyatakan para anggota AJI di tingkat kota juga mengungkap keberatan yang sama atas RUU Penyiaran.

Advertising
Advertising

"Kami melakukan berbagai cara, mulai dari negosiasi sampai aksi, supaya RUU ini tidak disahkan dan menunggu hingga periode DPR selanjutnya," ujarnya.

Tak sampai di situ, dia menegaskan bahwa perumusan RUU Penyiaran harus melibatkan partisipasi publik, termasuk organisasi pers. Dia juga meminta agar pembahasan aturan itu tidak terburu-buru.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya akan meminta pendapat dan masukan kepada organisasi jurnalis, Dewan Pers, hingga pemerintah ihwal pembahasan revisi Undang-undang Penyiaran.

"Kalau pun akan diagendakan maka Baleg DPR akan meminta masukan kepada semua pemangku kepentingan dalam bentuk RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum)," ujarnya saat dihubungi, Ahad, 2 Juni 2024.

Adapun saat ini pembahasan revisi UU Penyiaran masih ditunda. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menyebut belum mengetahui kapan pembahasan revisi UU Penyiaran bakal kembali dilanjutkan.

SAVERO ARISTIA WIENANTO | NOVALI PANJI NUGROHO

Pilihan editor: Khofifah - Emil Dardak Kumpulkan Tiket Maju Pilgub Jatim 2024 dari Golkar, Demokrat, PAN, Perindo, dan Terakhir PSI

Berita terkait

Fakta Penting Kematian Wartawan Tribrata TV Rico Usai Berita Judi, TNI Selidiki Keterlibatan Prajurit

16 jam lalu

Fakta Penting Kematian Wartawan Tribrata TV Rico Usai Berita Judi, TNI Selidiki Keterlibatan Prajurit

Kapuspen TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar buka suara soal adanya dugaan keterlibatan prajurit TNI di kasus meninggalnya wartawan Tribrata TV.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta TNI dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kebakaran yang Tewaskan Wartawan Tribrata TV

2 hari lalu

Dewan Pers Minta TNI dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kebakaran yang Tewaskan Wartawan Tribrata TV

Dewan Pers mengungkap ada dua versi terkait penyebab kebakaran wartawan Tribrata TV.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Duga Ada Keterlibatan Anggota TNI dalam Kasus Kematian Wartawan Tribata TV

2 hari lalu

Dewan Pers Duga Ada Keterlibatan Anggota TNI dalam Kasus Kematian Wartawan Tribata TV

Hasil investigasi Komisi Keselamatan Jurnalis menunjukan, kebakaran terjadi setelah wartawan Tribrata TV memberitakan praktik perjudian di Karo.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Desak Kapolri dan Panglima TNI Bentuk Tim Imparsial Usut Kebakaran Rumah Wartawan di Karo

2 hari lalu

Dewan Pers Desak Kapolri dan Panglima TNI Bentuk Tim Imparsial Usut Kebakaran Rumah Wartawan di Karo

Dewan Pers mendesak pembentukan tim investigasi bersama mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo Sumut.

Baca Selengkapnya

Komite Keselamatan Jurnalis Sumut: Kematian Wartawan Tribrata TV Akibat Berita Lokasi Judi Dekat Asrama

2 hari lalu

Komite Keselamatan Jurnalis Sumut: Kematian Wartawan Tribrata TV Akibat Berita Lokasi Judi Dekat Asrama

Komite Keselamatan Jurnalis Sumut menyebut kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV beserta keluarganya ada kaitan dengan berita judi.

Baca Selengkapnya

Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

5 hari lalu

Anggota Parlemen Thailand Berkunjung ke Tempo Belajar Demokrasi dan Kebebasan Pers

Anggota parlemen Thailand berkunjung ke Tempo mempelajari demokrasi, kebebasan pers dan berpendapat, serta antikorupsi.

Baca Selengkapnya

Tanggapan AJI dan Dewan Pers atas Temuan Satgas Soal 146 Wartawan Terlibat Judi Online

7 hari lalu

Tanggapan AJI dan Dewan Pers atas Temuan Satgas Soal 146 Wartawan Terlibat Judi Online

AJI Indonesia mempertanyakan bagaimana temuan satgas bisa secara spesifik menunjukkan wartawan terlibat judi online.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Satgas Ungkap Nama Wartawan yang Disebut Terlibat Judi Online

7 hari lalu

Dewan Pers Minta Satgas Ungkap Nama Wartawan yang Disebut Terlibat Judi Online

Dewan Pers mempertanyakan perolehan data satgas yang menyebutkan 164 jurnalis main judi online. Satgas diminta buka nama-nama tersebut.

Baca Selengkapnya

AJI Indonesia Pertanyakan Temuan Satgas Soal 146 Jurnalis Terlibat Judi Online

8 hari lalu

AJI Indonesia Pertanyakan Temuan Satgas Soal 146 Jurnalis Terlibat Judi Online

AJI Indonesia mempertanyakan temuan satgas pemberantasan judi online soal data 164 wartawan terlibat bermai judi online.

Baca Selengkapnya

Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

9 hari lalu

Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie memberikan ruang yang luas untuk HAM dan demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

Baca Selengkapnya