Cerita Arif Satria Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pansel KPK

Reporter

Hendrik Yaputra

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 30 Mei 2024 15:58 WIB

Arif Satria terpilih sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) periode 2017-2022. Dalam masa jabatan tersebut, Arif juga menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan Nusantara III, resmi diangkat menjadi Komisaris Utama pada 18 juli 2018. Namun, pada awal Maret 2020 Menteri BUMN memutuskan mengganti Arif dari jabatan komisaris utama. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor IPB University Arif Satria, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK periode 2024-2029.

Sumber Tempo mengatakan, Arif Satria sudah dihubungi pihak istana satu hari sebelum beredarnya 11 nama yang masuk penjaringan calon anggota Pansel capim KPK. Adapun sebelas nama itu mencuat ke publik pada Jumat, 17 Mei 2024.

"Arif dihubungi Istana satu hari sebelum mencuat 11 nama itu di publik," kata sumber yang mengetahui peristiwa ini kepada Tempo, Kamis 30 Mei 2024.

Sumber Tempo ini tidak mau memberitahu siapa pihak istana yang menghubungi Arif. Sumber ini hanya mengatakan, dalam percakapan keduanya, Arif diberitahu masuk penjaringan calon anggota Pansel KPK.

"Pihak istana itu bilang, Pak Arif masuk list ya," kata sumber ini.

Advertising
Advertising

Menurut dia, Arif lantas bertanya, apakah dirinya layak masuk penjaringan anggota pansel. Pihak istana itu mengatakan, Arif layak. "Arif tak berani menolak. Jadi diiyakan saja," kata sumber yang mengetahui cerita ini.

Tempo sudah mencoba menghubungi Arif Satria melalui WhatsApp untuk melakukan konfirmasi mengenai kabar ini. Namun, Arif belum membalas hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Arif belum mau berkomentar lebih lanjut soal munculnya nama dia sebagai calon anggota Pansel KPK. Menurut Arif, dirinya tidak bisa mengkonfirmasi kabar tersebut. “Sebaiknya ditanyakan ke pemerintah saja,” kata Arif melalui pesan singkat pada Jumat, 17 Mei 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno telah mengumumkan anggota Pansel KPK, Kamis, 30 Mei 2024. Ia berujar ada 9 nama yang telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keputusan Presiden atau Kepres Tentang Panitia Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

"Pak Presiden menetapkan ketuanya adalah Muhammad Yusuf Ateh, beliau Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)" kata Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, 30 Mei 2024. "Wakil ketuanya Arif Satria, rektor IPB sekaligus ketua ormas besar ya."

Adapun anggotanya terdiri dari Ivan Yustiavandana, Nawal Nely, Ahmad Erani Yustika, Y. Ambeg Paramarta, Elwi Danil, Rezki Sri Wibowo, dan Taufik Rahman. "Jadi, satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK," ujar Pratikno.

Pratikno menuturkan, Ketua Pansel KPK memang diambil dari unsur pemerintah pusat sebagamana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Dewan Pengawas KPK. Sementara anggotanya, terdiri dari 5 orang yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan 4 anggota dari unsur masyarakat.

"Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Presiden saat beliau di Sumatera Selatan," kata Pratikno.

Pilihan Editor: Pratikno Umumkan 9 Anggota Pansel KPK, Yusuf Ateh jadi Ketua

RIRI RAHAYU

Berita terkait

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

12 menit lalu

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.

Baca Selengkapnya

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

28 menit lalu

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

1 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

1 jam lalu

Jokowi Bantah Cawe-cawe Pilkada 2024, Bagaimana dengan Pilpres 2024?

Presiden Jokowi membantah tudingan melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Saat disebut cawe-cawe Pilpres 2024, lalu Jokowi juga menyangkalnya.

Baca Selengkapnya

Pendaftar Capim dan Dewas KPK Bertambah, Total 62 Orang

2 jam lalu

Pendaftar Capim dan Dewas KPK Bertambah, Total 62 Orang

Jumlah pendaftar Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK bertambah menjadi total 62 orang

Baca Selengkapnya

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

5 jam lalu

Perintah Jokowi Back Up Data Nasional Usai Kasus Peretasan PDN

Presiden Jokowi memerintahkan lembaga/kementerian menyediakan back up atau rekam cadang data nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

5 jam lalu

Jokowi Akan Beri Bantuan Pompa dan Tinjau Rumah Sakit di Sulsel Hari Ini

Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

6 jam lalu

Jokowi Proses Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Pemberhentian Hasyim Asy'ari dilakukan pasca putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU tersebut melanggar kode etik atas tindak pelecehan.

Baca Selengkapnya

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

7 jam lalu

Catatan Berbagai Lembaga untuk Polri di HUT Bhayangkara ke-78: Kritisi Tindakan Represif Polisi

HUT Bhayangkara 78 menjadi momen krusial dimana beberapa lembaga negara mengungkapkan catatannya kepad Polri. Berikut adalah di antaranya

Baca Selengkapnya

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

7 jam lalu

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

Baca Selengkapnya