Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

Rabu, 29 Mei 2024 11:16 WIB

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar menanggapi wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin partai politik yang dilempar oleh relawan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengatakan pemilihan ketua umum akan ditentukan pada Musyawarah Nasional atau Munas, yang direncanakan pada Desember 2024.

“Pemilihan ketum itu pada saat Munas. Per saat ini, semua pemegang suara telah menyatakan dukungan kepada pak Airlangga Hartarto,” kata Dave dalam pesan singkat pada Rabu, 29 Mei 2024, merujuk pada Ketua Umum Golkar aktif.

Terlepas dari status ketua umum, Dave mengatakan Golkar selalu membuka pintu yang lebar dan siap menggelar karpet kuning untuk Jokowi jika ingin bergabung dan terus berkarya. “Demi memajukan bangsa dan negara,” kata anggota DPR Komisi I ini.

Spekulasi mengenai langkah politik Jokowi setelah tak menjabat presiden muncul, mulai dari memimpin Koalisi Besar, menjadi penasihat Prabowo, hingga anggota Dewan Pertimbangan Agung. Teranyar kelompok relawan Projo terus mendorong Jokowi untuk menjadi ketua umum partai politik. Tujuannya untuk mengawal pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menilai Jokowi masih dicintai rakyat. Panel juga mengatakan Jokowi masih bisa berkontribusi untuk bangsa setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024, dengan usia 63 tahun. Projo juga menganggap Jokowi dapat melakukan banyak hal jika menjadi ketum parpol. Salah satunya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi.

Advertising
Advertising

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab lanjutan dari Jokowi untuk ikut bersama memastikan tercapainya Indonesia emas 2045,” kata Panel dihubungi pada Selasa, 28 Mei 2024.

Status kepartaian Jokowi juga menjadi tanda tanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengakuinya sebagai kader usai persaingan Pilpres 2024, karena dianggap cenderung mendukung Prabowo-Gibran.

Sejumlah laporan yang diterbitkan Koran Tempo dan Majalah Tempo sebelumnya, mengutip sumber, mengatakan Jokowi bisa masuk Golkar untuk mempertahankan kekuasaan lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi simpang siur masa depannya, Jokowi menegaskan saat ini masih fokus bekerja. Jokowi menyebut masih menjadi Presiden hingga 6 bulan mendatang, saat ditanya kemungkinan menjadi penasihat Prabowo.

"Ini saya masih jadi Presiden sampai 6 bulan lagi lho, masih Presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja kayak gini, ditanyakan begitu," kata Jokowi dalam keterangan pers di Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.

Pilihan Editor: Jokowi Hadiri Takziah Istri Habib Luthfi bin Yahya

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

6 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

7 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

7 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

7 jam lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

8 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

11 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

12 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

15 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya