TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan PDIP mencari sosok pemimpin dan bukan bos untuk diusung sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara. Djarot mengatakan PDIP saat ini masih dalam tahap penjaringan dan pemetaan untuk mencari sosok yang bisa membereskan persoalan mendesak dan menahun di Sumatera Utara.

“Kita itu mencari sosok pemimpin, bukan bos. Ini penting karena yang kita butuhkan itu seorang pemimpin yang betul-betul melayani, dekat dengan rakyat, mendengarkan rakyat, bisa jadi teladan,” kata Djarot usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Ia menegaskan semestinya bakal calon gubernur Sumut nanti bukan bos yang minta disanjung-sanjung dan dihormati. Misalnya, kata Djarot, jangan mentang-mentang dia menantu orang besar, kemudian dicalonkan sebagai gubernur.

“Bukan bos yang minta dilayani, minta disanjung-sanjung, minta disubya-subya (disanjung-sanjung) mentang-mentang, misalkan, dia menantunya orang besar. PDIP itu partai yang bersumber kepada kekuatan rakyat jelata,” ujar Djarot.

Menurut Djarot, banyak masalah yang masih menjadi persoalan di Sumatera Utara saat ini, misalnya korupsi. Kemudian, ada pula masalah infrastruktur yang rusak dan tidak pernah selesai. Di samping itu, masalah stunting dan kesenjangan juga menjadi perhatian. Tak luput, Djarot juga menyinggung masalah perusakan hutan dan bencana alam.

“Padahal Sumatera Utara itu kan mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup bagus, besar, dan sangat besar. Sehingga kalau ini bisa terkelola dengan baik, Sumatera Utara ini bisa menjadi barometer kemajuan suatu provinsi,” ujar Djarot.

Apalagi, ucap Djarot, Sumatera Uara sebagai salah satu provinsi yang berada di garda terdepan dengan negara tetangga. Oleh karena itu, PDIP saat ini masih belum memutuskan nama-nama yang masuk ke DPP PDIP, termasuk nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut diusung oleh Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumut.

“Kita masih belum memutuskan, tapi kita masih menginventarisasi potensi-potensi yang bisa berada di Sumatera Utara siapapun lawannya,” ujar dia.

Ahok sempat diminta DPD Sumatera Utara maju di pemilihan gubernur 2024. Meski begitu, Ahok mengaku tidak begitu memahami provinsi tersebut. "Saya juga enggak begitu paham Sumut juga,” kata Ahok saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Ahad 26 Mei 2024.

Ahok mengatakan bahwa ia dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum membicarakan perihal maju atau tidaknya dia pada Pilkada 2024. Namun, Ahok mengaku ditugaskan untuk membantu PDIP dalam pemenangan Pilkada.

“Saya sama Ibu (Megawati) enggak pernah ngomongin soal pilkada, cuma ngomongin bantu teman-teman,” ucap Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut, ia diberi tugas oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatra Utara Rapidin Simbolon mengatakan DPP PDIP sudah menjalin komunikasi dengan Ahok. Menurut Rapidin, Ahok siap diterjunkan di daerah mana pun dalam Pilkada 2024 jika sudah diperintahkan partai.

“Kita semua berkomunikasi. Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi, ‘Pak, kalau Anda diterjunkan di Sumatra Utara siap enggak?’. ‘Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumatra Utara, ke Papua juga saya siap’,” ucap Rapidin di Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024.

Menanggapi itu, Ahok mengaku berterima kasih karena telah dipertimbangkan DPP PDIP Sumatera Utara untuk maju di kontestasi pilkada setempat. Ia juga mengatakan dirinya akan menunggu tugas yang diberikan partai.

“Ya kita terima kasih lah, ya, teman-teman dari DPD Sumut minta ke sana. Tapi ‘kan kita ‘kan keputusan semua ‘kan bukan di kita, ya. Tunggu tugas saja,” ujar Ahok, Sabtu 25 Mei 2024.

Selain nama Ahok, PDIP disebut tengah menyaring sejumlah nama eksternal seperti inkumben Musa Rajekshah alias Ijeck dan Edy Rahmayadi.

EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Aksi Menginap Mahasiswa UGM di Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada, Protes Iuran Pembangunan Institusi