Saat Ketum GP Ansor Sebut Jokowi Bapak Indonesiasentris

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Mei 2024 10:53 WIB

Presiden Jokowi ditemui usai inaugurasi pengurus GP Ansor di Istora Senayan, Jakarata Pusat, Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda atau GP Ansor Addin Jauharudin memuji Presiden Jokowi sebagai sosok yang gigih memperjuangkan pemerataan infrastruktur, menihilkan disparitas harga antardaerah, hingga menghadirkan negara sampai ke pelosok.

Addin bahkan menyebut Jokowi sebagai Bapak Indonesiasentris.

Dalam sambutannya di acara inagurasi pengurus baru GP Ansor sekaligus perayaan hari lahir oganisasi ke-90 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin lalu, Addin menyebut Jokowi adalah keluarga besar Ansor.

"Maka siapa pun yang menyakiti Jokowi dan keluarganya, maka sama saja menyakiti kami keluarga besar Ansor seluruh dunia," ujar Addin dalam acara yang dihadiri Jokowi itu.

Sekitar 10.000 kader perwakilan dari seluruh negeri dan luar negeri, menghadiri peringatan milad GP Ansor.

Advertising
Advertising

Selain pelantikan, 'Pameran Indonesia-sentris' juga akan meramaikan acara hari ini. Ekshibisi itu disebut mempertunjukan pencapaian 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

Adapun dalam kesempatan sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya soal stabilitas politik.

Ia juga berkisah soal Freeport. Menurut Jokowi, dalam waktu dekat Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia menjadi 61 persen, dari kepemilikan saat ini sebesar 51 persen.

Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, kata Jokowi, diperkirakan 70-80 persen keuntungan PT Freeport Indonesia baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor, maupun bea keluar akan masuk ke kas negara.

“Sekali lagi, kalau kita bicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi tetapi sudah menjadi milik negara kita, Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengungkap proses pengambilalihan sebagian besar saham Freeport itu dilakukan secara diam-diam oleh pemerintah Indonesia, dengan waktu kurang lebih 3,5 tahun.

Menurut dia, proses pengambilalihan kendali Freeport dibereskan secara bisnis, tidak menggunakan “kekuatan” atau power negara.

“Pengambilalihannya pakai uang. Tidak pakai kekuatan tetapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti lunas, insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa nilai saham Freeport saat ini sudah empat kali lipat dibandingkan ketika pemerintah mengakuisisi Freeport, karena harga tembaga dunia yang kini naik drastis.

“Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas karena kondisi goncangan ekonomi pada saat itu,” ujar Jokowi.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Kemendikbud Akan Lakukan Kajian Sebelum Ada Kenaikan UKT

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

7 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

7 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

7 jam lalu

Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

11 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

12 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

15 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya