Projo Dukung Jokowi jadi Ketum Parpol: Terlalu Muda untuk Pensiun

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 22 Mei 2024 18:25 WIB

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum kelompok relawan Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan aspirasi relawan di daerah untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai politik merupakan penilaian yang sah. Namun, kata dia, biar waktu menjawab langkah politik Jokowi ke depan.

“Pak presiden terlalu muda untuk pensiun,” kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024.

Budi Arie juga tak menampik ada suara yang sudah menyinggung Jokowi segera masuk parpol. Tapi dia enggan membeberkan rencana tersebut.

“Itu hak politik Pak Presiden. Semua terserah Pak Presiden.Pokoknya parpol yang nasionalis dan kerakyatan sesuai Projo. Golkar? Ya apa aja juga bisa. NasDem juga bisa, PAN juga bisa,” kata eks Wakil Menteri Desa ini.

Spekulasi mengenai partai baru Jokowi juga berkembang setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengakui Jokowi sebagai kader usai persaingan Pilpres 2024. Jokowi dianggap cenderung mendukung Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Advertising
Advertising

Sebelum dianggap bukan lagi anggota kader PDIP, Jokowi memang disebut-sebut akan masuk Golkar. Sejumlah laporan yang diterbitkan Koran Tempo dan Majalah Tempo, mengutip sumber, mengatakan Jokowi bisa masuk Golkar untuk mempertahankan kekuasaan lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baru-baru ini, menantu Jokowi, Bobby Nasution, resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suami Kahiyang Ayu ini diterima sebagai kader partai bentukan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin petang 20 Mei 2024, untuk mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, peluang Jokowi dan putranya Gibran untuk bergabung ke Partai Gerindra masih dimungkinkan. Tetapi secara teori, dinasti politik juga mempertimbangkan faktor perbedaan partai.

"Jokowi bisa iya bisa tidak gabung Gerindra. Dalam terori memang ada dua formula satu keluarga gabung satu partai. Tapi ada juga dinasti yang dipecah ke banyak partai jadi ayah di partai A, ibu B, anak di C," kata Ujang dihubungi pada Rabu, 22 Mei 2024.

Pilihan Editor: Ahmad Syauqi Anak Ma'ruf Amin Maju di Pilkada Banten 2024: Awalnya, Saya Bukan Orang yang Percaya Diri

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

8 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

8 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis, Rinciannya?

8 jam lalu

Segini Besaran Anggaran Sosialisasi Makan Bergizi Gratis, Rinciannya?

Menkominfo Budi Arie mengaminkan penganggaran dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi program makan bergizi gratis

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

9 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

9 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

10 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

13 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

13 jam lalu

Ramai-ramai Laporkan Situs Gerindra.org Soal Akun Fufufafa, Apa Penyebab Pelapor Gerah?

Baru-baru ini, sebuah situs yang mengatasnamakan Gerindra mengunggah fakta tentang akun fufufafa tengah menjadi sorotan. Siapa saja yang melaporkan?

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

14 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya