TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengapresiasi penyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang memberikan jaminan kebebasan bersuara kepada mahasiswa. Nadiem sebelumnya banyak dikritik oleh para mahasiswa dan pegiat pendidikan di tanah air karena naiknya biaya kuliah di banyak kampus negeri.

Jaminan tersebut diberikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Selasa, 21 Mei 2024 kemarin. Meski mengatakan pernyataan Nadiem soal kebebasan bersuara sudah tepat, JPPI menilai mantan CEO Gojek itu masih perlu membuktikannya.

JPPI menyampaikan bahwa sejumlah mahasiswa masih dihadapkan dengan intimidasi saat menyampaikan aspirasinya. “Namun, ada yang kurang, mestinya Mas Menteri juga harus memanggil para pimpinan kampus yang melakukan kriminalisasi dan intimidasi kepada mahasiswa yang tengah bersuara dan protes,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 Mei 2024.

JPPI mengklaim telah menerima banyak pengaduan dari mahasiswa yang merasa diintimidasi dan terancam karena melakukan aksi protes terhadap mahalnya biaya kuliah. “Karena itu pemanggilan para petinggi kampus ini menjadi penting sebagai bagian dari kehadiran dan keberpihakan Kemendikbudristek atas apa yang sudah diamanahkan oleh UUD 1945 (pasal 28) soal kebebasan berpendapat,” ucap Ubaid.

Saat ini, menurut Ubaid, yang terjadi adalah Kemendikbudristek hanya diam tanpa memberikan peringatan kepada kampus-kampus. Ubaid bahkan menyatakan Kemendikbudristek seolah-olah tak mampu menertibkan para pimpinan kampus yang dia sebut culas.

Sebelumya, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Nadiem Makarim menyampaikan apresiasinya untuk semua pihak yang memberi kritik soal mahalnya uang kuliah tunggal (UKT). Khususnya, kata dia, untuk para mahasiswa yang diketahui melakukan berbagai aksi dan demonstrasi.

"Saya ingin mengucapkan pertama apresiasi sebesar-besarnya atas semua masukan dan kritik dari semua pihak, terutama mahasiswa yang mempunyai kepedulian tinggi kepada mahasiswa yang existing maupun mahasiswa baru," kata Nadiem ketika berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Nadiem mengatakan dirinya salut atas perhatian besar orang-orang terhadap permasalahan UKT. Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi perguruan tinggi. "Kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang responsif pada kebutuhan mahasiswa, terutama dari keluarga-keluarga yang tidak mampu," kata dia.

Sebelumnya, kasus pelaporan terhadap mahasiswa yang memprotes UKT terjadi di Universitas Riau. Mahasiswa bernama Khariq Anhar dilaporkan Rektor Universitas Riau Sri Indarti ke polisi. Belakangan Sri indarti mencabut laporan terhadap mahasiswanya itu.

Pilihan editor: Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai