Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Kamis, 16 Mei 2024 10:31 WIB

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Selain Grace Natalie, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada Rabu kemarin, 15 Mei 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi hal tersebut kepada Tempo. Adapun penugasan untuk Grace dan Juri mulai berlaku per Rabu kemarin, 15 Mei 2024.

Jokowi menugaskan Grace dan Juri setelah berturut-turut menerima Juri Ardiantoro dan Grace Natalie ke Istana Merdeka.

"Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," kata Ari, dikutip dari Tempo.

Namun, Ari tidak mengelaborasi lebih lanjut saat ditanya apakah ada alasan atau pertimbangan khusus menunjuk Juri dan Grace sebagai stafsus presiden.

Rekam jejak Juri Ardiantoro

Advertising
Advertising

Berdasarkan catatan Tempo, Juri dikenal sebagai mantan Ketua sekaligus anggota Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pengangkatan Juri sebagai Ketua Tim Seleksi KPU itu berdasarkan pada Keputusan Presiden atau Kepres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Oktober 2021.

"Di dalam Kepres ini, sudah dibentuk tim seleksi yang jumlahnya ada 11 orang. Ketua merangkap anggota, saudara Juri Ardiantoro," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin, 11 Oktober 2021.

Saat itu, Juri sedang menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Juri bergabung di KSP sejak 2018 sebagai Tenaga Ahli Utama.

Ia tercatat juga pernah menjabat Ketua KPU definitif pada 2016, menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia. Ia juga pernah menjabat Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013.

Selain itu, Juri menjadi Koordinator Nasional Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI adalah organisasi para mantan KPU dan mantan Bawaslu.

Dia juga sempat tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2019.

Saat itu, ia menjabat sebagai Wakil Direktur TKN. Ia kerap pula membantu memberi masukan dalam persiapan Jokowi-Ma'ruf saat pencalonan, termasuk saat persiapan debat calon.

Pada Pilpres 2024, Juri juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini disebutkan pernah aktif di pergerakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

DANIEL. FAJRI | EGI ADYATAMA

Pilihan Editor: Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Berita terkait

Satu Tahun Beroperasi, Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual 5,8 Juta

44 menit lalu

Satu Tahun Beroperasi, Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual 5,8 Juta

Tepat setahun beroperasi, tiket kereta cepat atau Whoosh telah terjual 5,8 juta.

Baca Selengkapnya

Sejak 2020, Program Kartu Prakerja Salurkan Total Insentif Rp 41,59 Triliun ke Peserta Program

1 jam lalu

Sejak 2020, Program Kartu Prakerja Salurkan Total Insentif Rp 41,59 Triliun ke Peserta Program

Total insentif yang disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun.

Baca Selengkapnya

Golkar Ungkap Alasan Optimistis Dapat 8 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Golkar Ungkap Alasan Optimistis Dapat 8 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

Sekjen Golkar yakin delapan kader Golkar yang dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo akan menjadi menteri.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Kerugian Negara selama Era Jokowi Mencapai Rp 290 Triliun

3 jam lalu

ICW Sebut Kerugian Negara selama Era Jokowi Mencapai Rp 290 Triliun

Di Aksi Kamisan terakhir di era Jokowi, aktivis ICW menyinggung besarnya kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 290 triliun

Baca Selengkapnya

Sepekan Jelang Lengser, Kegiatan Jokowi: Tanda Tangan 2 Keppres, ke Aceh dan Sumut sampai Jenguk Cucu

3 jam lalu

Sepekan Jelang Lengser, Kegiatan Jokowi: Tanda Tangan 2 Keppres, ke Aceh dan Sumut sampai Jenguk Cucu

Dalam sepekan terakhir sebelum lengser, Jokowi melakukan berbagai kegiatan mulai dari kunjungan ke Aceh dan Sumut, sampai menandatangani dua Keppres

Baca Selengkapnya

Muhadjir Yakin Prabowo Lanjutkan Program Kemenko PMK Era Jokowi

3 jam lalu

Muhadjir Yakin Prabowo Lanjutkan Program Kemenko PMK Era Jokowi

Muhadjir Effendy optimis pemerintahan Prabowo akan melanjutkan program Kemenk PMK era Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Tinggalkan Rumah Dinas Wapres, Pindah ke Cimanggis

5 jam lalu

Ma'ruf Amin Tinggalkan Rumah Dinas Wapres, Pindah ke Cimanggis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sudah tidak menempati rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Kirimi Jokowi Surat Tolak Rancangan Perpres PKUB

5 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Kirimi Jokowi Surat Tolak Rancangan Perpres PKUB

Rancangan Perpres PKUB dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas berbasis agama maupun kepercayaan,

Baca Selengkapnya

Aktivis Aksi Kamisan Tak akan Kirim Surat ke Presiden Lagi saat Prabowo Memimpin Indonesia

6 jam lalu

Aktivis Aksi Kamisan Tak akan Kirim Surat ke Presiden Lagi saat Prabowo Memimpin Indonesia

"Tidak masuk akal kami mengirim surat kepada presiden, jika pelaku pelanggaran HAM adalah presiden itu sendiri" kata aktivis Aksi Kamisan, Asfinawati

Baca Selengkapnya

Syarat Ganjar Pranowo Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Syarat Ganjar Pranowo Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo akan menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran asalkan PDI Perjuangan tidak menugaskannya ke tempat lain di saat pelantikan presiden.

Baca Selengkapnya