Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang
Reporter
Antara
Editor
Sapto Yunus
Kamis, 9 Mei 2024 10:47 WIB
Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang yang sudah mendapatkan penugasan dari DPP Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada Kota Semarang 2024 itu mengaku membuka diri pada semua partai. Baik partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024 maupun partai-partai lain dari luar KIM.
Dia beralasan Partai Demokrat perlu berkoalisi jika ingin mengusung kadernya sehingga akan mengikuti mekanisme pada masing-masing partai politik.
"Apabila ada (partai lain membuka) pendaftaran, kami akan mendaftar. Apabila tidak ada pendaftaran, kami akan lakukan komunikasi politik melalui DPC, DPD, dan DPP di masing-masing parpol," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga meminta dukungan dan doa restu kepada masyarakat, baik dari tokoh elite maupun warga masyarakat umum untuk membenahi Kota Semarang.
"Kami ingin memperbaiki Kota Semarang menjadi lebih baik supaya warga kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan lebih, pendidikan gratis, pelayanan publik lebih baik. Kami mohon doa restu dan dukungan masyarakat," katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto menyebutkan saat ini baru dua orang yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Yoyok untuk bakal calon wali kota dan Satriyo Wicaksono untuk wakil wali kota.
"Alhamdulillah. Pertama, sudah ada dua kandidat (pendaftar). Kami terbuka untuk umum yang mau mendaftar, siapa pun boleh. Untuk posisi wakil (wali kota)," kata Liluk, sapaan akrabnya.
Liluk juga mengklaim sudah ada beberapa orang dari luar kader partai yang menanyakan mengenai mekanisme pendaftaran penjaringan yang dibuka Partai Demokrat.
Adapun Satriyo Wicaksono mengaku ingin mendaftar sebagai wakil wali kota untuk membangun iklim usaha yang selama ini sudah baik menjadi lebih baik sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah.
"Saya ini pengusaha ya. Sudah merasakan iklim usaha di Semarang seperti apa. Saya ingin membawa Semarang ini banyak pengusaha muda, berdikari, dan banyak lapangan pekerjaan baru," katanya.
Pilihan editor: Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo