Hasto Sebut Deklarasi Ganjar Tak akan Gabung Pemerintahan Prabowo Cerminan Sikap PDIP

Selasa, 7 Mei 2024 08:18 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di acara halalbihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan calon presiden Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pernyataan tersebut sebagai cerminan sikap partai banteng.

“Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa Pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura,” kata Hasto menyebutkan partai-partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Tanggapan itu dia sampaikan usai acara halalbihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024.

Apalagi, kata Hasto, Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan. Di antaranya masalah pangan, investasi, lapangan pekerjaan, hingga pertarungan geopolitik global dan dampak perubahan iklim.

“Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itulah energi yang akan diberikan,” ucap Hasto. Politikus asal Yogyakarta itu mengklaim sikap tersebut juga yang mendorong Ganjar dan Mahfud untuk tetap berdedikasi kepada bangsa dan negara meski tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Hasto, ruang pengabdian itu memiliki dimensi yang luas. “Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar berjalan, berlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan pilkada serentak,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Dia pun menyampaikan bahwa Pemilu 2024 menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi di Indonesia. Khususnya, kata Hasto, tentang bagaimana kedaulatan yang ada di tangan rakyat tidak boleh dirampas dengan cara apa pun.

Dalam acara yang sama, Ganjar menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu dia sampaikan dalam sambutan terakhirnya kepada TPN Ganjar-Mahfud sebelum resmi bubar. Ganjar mengklaim sikap itu muncul dari perasaannya yang tidak pernah berhenti mencintai Indonesia.

Ganjar berujar dia akan mengawal pemerintahan dengan benar. “Saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar di hadapan tim kampanyenya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah mengatakan bakal melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang akan datang. “Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” ucap dia.

Pilihan Editor: 4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Berita terkait

Deretan Pendukung Prabowo-Gibran yang Kini jadi Bos BUMN

7 menit lalu

Deretan Pendukung Prabowo-Gibran yang Kini jadi Bos BUMN

Sebanyak 13 tokoh pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu, kini ditunjuk sebagai Komisaris BUMN. Siapa Saja mereka?

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

9 menit lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Sritex, Aliansi Masyarakat Tekstil Minta Prabowo Selesikan Masalah Impor Ilegal dan Borongan

49 menit lalu

Tak Hanya Sritex, Aliansi Masyarakat Tekstil Minta Prabowo Selesikan Masalah Impor Ilegal dan Borongan

Airlangga Hartarto mengatakan peran pemerintah dalam upaya penyelamatan Sritex hanya sebagai fasilitator.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN, Erick Thohir Hitung Angkanya Tembus Rp 8,7 Triliun

1 jam lalu

Prabowo akan Hapus Utang UMKM di Bank BUMN, Erick Thohir Hitung Angkanya Tembus Rp 8,7 Triliun

Merespons keinginan Prabowo, Erick Thohir menyebut saat ini pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah perihal hapus tagih kredit UMKM.

Baca Selengkapnya

Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

1 jam lalu

Profil Iffa Rosita, Komisioner KPU yang Dilantik Presiden Prabowo Hari Ini

Presiden Prabowo hari ini resmi melantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU pengganti Hasyim Asy'ari. Bagaimana jejak karier Iffa?

Baca Selengkapnya

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

1 jam lalu

Giliran PKS Klaim Prabowo dan Jokowi Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

PKS meyakini Presiden Prabowo dan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Ia juga mengklaim dukungan dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Basuki Resmi jadi Kepala Otorita IKN: Prabowo Bilang Terus Laksanakan Pembangunan

1 jam lalu

Basuki Resmi jadi Kepala Otorita IKN: Prabowo Bilang Terus Laksanakan Pembangunan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang dilantik Presiden Prabowo hari ini menepis anggapan pembangunan tak akan secepat pada era Jokowi.

Baca Selengkapnya

Dasco Sebut Prabowo dan SBY Bertemu Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

1 jam lalu

Dasco Sebut Prabowo dan SBY Bertemu Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

Presiden Prabowo menyambangi kediaman presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas pada Senin malam.

Baca Selengkapnya

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

2 jam lalu

Terkini: AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 KK Nelayan di Jakarta Utara, Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Jadi Dirut Pertamina

Menko Infrastruktur AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di Kalibaru upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

2 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya