Demokrat Ingatkan Ini soal Niat Prabowo Rangkul Partai di Luar KIM

Kamis, 25 April 2024 09:31 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya menyerahkan segala keputusan soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) kepada calon presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

"Kita serahkan kepada Pak Prabowo karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus menjadi pemimpin koalisi," kata AHY kepada wartawan ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin, 24 April 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran Gibran Rakabuming Raka, ujar AHY, Demokrat pada prinsipnya akan memberi dukungan dan masukan yang diperlukan untuk membentuk koalisi yang kuat, bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di parlemen.

Ia pun meyakini bahwa Prabowo memiliki perhitungan yang baik untuk mempersiapkan pemerintahan Indonesia ke depan.

Namun, AHY mengingatkan bahwa dalam koalisi yang terpenting bukan hanya berapa banyak partai yang bergabung.

Advertising
Advertising

"Bahwa sekali lagi bukan besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak, kemudian di tengah jalan bisa rontok satu per satu. Ini lah sebenarnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tetapi juga sampai dengan akhir," tutur dia.

Hal senada disampaikan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Dia mengatakan, partainya akan mengikuti keputusan Prabowo jika ingin menambah partai politik dalam KIM.

"Pak Prabowo mau nambah satu, mau dua, nambah tiga, nambah empat, kita ikuti," kata Herzaky saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat bersikap terbuka dan mendukung penuh setiap langkah Prabowo merangkul partai politik lain yang selama ini tidak bersama KIM.

"Bagi kami, yang penting program kita yang baik buat masyarakat, kita lakukan," katanya.

Mengenai rencana kunjungan Prabowo ke PKB, Herzaky menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Ya itu terserah Pak Prabowo. Kalau Demokrat ikut," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat sudah menyiapkan kader-kader terbaik jika diperlukan oleh Prabowo untuk membantu kinerja kabinet pemerintahan mendatang.

Namun, ia belum bisa memaparkan nama-nama kader Demokrat yang disiapkan karena masih akan diputuskan Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pak Prabowo ini seorang yang sangat memegang teguh yang namanya komitmen. Beliau tahu yang berjuang bersama dengan beliau tentunya pasti ada," katanya.

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

11 menit lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

2 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

3 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Waketum PAN Benarkan Partai KIM Sepakat Dukung Khofifah - Emil di Pilgub Jatim

4 jam lalu

Waketum PAN Benarkan Partai KIM Sepakat Dukung Khofifah - Emil di Pilgub Jatim

Viva Yoga membenarkan adanya dukungan dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung Khofifah dan Emil Dardak, di Pilkada Jatim 2024

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

9 jam lalu

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

21 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya