KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Selasa, 23 April 2024 21:14 WIB

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Depok - Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan panitia pemilihan kecamatan atau PPK sebanyak 55 anggota sehingga tiap kecamatan 5 orang. Willi menjelaskan pendaftaran sudah dimulai pada 23 April dan ditutup 29 April 2024. Sedangkan pelantikan PPK dijadwalkan 16 Mei 2024. "Sudah dibuka per 23 April pas launching pembentukan anggota PPK sampai 29 April 2024," ujar Willi, Selasa, 23 April 2024.

Willi menegaskan jika selama rentang waktu pendaftaran jumlah kouta calon PPK tidak tercapai, maka KPU Kota Depok memperpanjang waktu pendaftaran. "Jika waktunya kurang akan ditambah lagi selama tiga hari," kata Willi.

Mantan Komisioner Bawaslu Kota Depok ini pun mempersilakan seluruh warga Depok yang memiliki kualifikasi, baik persyaratan dan kapasitas sebagai penyelenggara pemilu tingkat kecamatan untuk mendaftar. "Calon PPK yang baru dan lama untuk mendaftar untuk momen Pilkada Depok 2024. Rekrutmen PPK dan PPS melalui proses seleksi baik yang baru dan lama dipersilahkan mendaftar ada wawancara dan tanggapan masyarakat," tutur Willi.

Disinggung soal gaji PPK, Willi menerangkan bahwa PPK akan bekerja selama 8 bulan atau sejak dilantik 18 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025. "Jadi masa kerja 8 bulan, kemudian besaran honornya ini penting disampaikan ke masyarakat, bahwa besar honornya sama seperti teman-teman PPK pada pelaksanaan pileg dan pilpres, untuk ketua honornya sebesar Rp 2.500.000, untuk anggota sebesar Rp 2.200.000," terang Willi.

KPU pun menyiapkan santunan untuk penyelenggara di Pilkada 2024, seperti saat pileg dan Pilpres 2024. Kendati Willi mengharapkan tidak ada insiden berarti nantinya, namun hal ini merupakan bagian dari upaya memberikan ketenangan dalam bekerja. "Supaya ada kenyamanan, keyakinan, kami berikan santunan, baik bagi teman-teman yang mengalami sakit, kemudian cacat, kemudian misalkan kecelakaan ya termasuk juga bagi yang mohon maaf saat kami tidak harapkan karena melaksanakan tugas mengalami musibah meninggal dunia," ucapnya.

Advertising
Advertising

"Kami siapkan satu hal seperti pada pelaksanaan pileg pilpres yang lalu, namun sekali lagi kami tidak ingin itu terjadi. Saya berharap semuanya sehat wal afiat, bisa menjalankan tugas dan sebaik-baiknya," imbuh Willi.

Pilihan Editor: Temuan Kerangka Manusia di Wonogiri, Polisi Tetapkan Pemilik Pekarangan sebagai Tersangka Pembunuhan

Berita terkait

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

17 jam lalu

Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

Peristiwa bullying atau perundungan siswi SMP ini viral di media sosial.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

17 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

19 jam lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

19 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

21 jam lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

23 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

23 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

23 jam lalu

Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Basyariah Uus Saharoh mengungkap kasus dugaan bullying terhadap siswinya karena berebut cowok.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

1 hari lalu

Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.

Baca Selengkapnya