TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan terhadap permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Senin, 22 April 2024. Juru Bicara MK Fajar Laksono, menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk memperketat keamanan di sekitar gedung mahkamah.

Dia menjelaskan, nantinya akses jalan menuju Gedung MK akan ditutup. Kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik menuju gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu. Fajar menyebut, personel kepolisian juga akan berjaga di sekitar gedung MK, termasuk ruang sidang.

"Ada layer-layer pengamanan, mulai dari seputaran akses jalan menuju MK, kemudian di sekitaran gedung, termasuk juga ruang sidang," ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024.

Meski demikian, Fajar enggan menjelaskan lebih detail mengenai pengamanan apa saja yang akan dilakukan saat sidang putusan sengketa Pilpres berlangsung. "Yang pasti kami ingin memastikan besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan, tertib," ucap dia.

Dia menilai, sidang putusan besok merupakan agenda ketatanegaraan yang sangat penting dan mempengaruhi pemerintahan Indonesia selanjutnya. Karena itu, dia memohon masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

"Tentu kita koordinasi dengan kepolisian bukan dalam kerangka menghambat masyarakat datang ke MK. Tapi ini untuk memastikan bahwa sidang itu besok berjalan dengan lancar dan tertib," kata dia.

Ditanya mengenai pengamanan yang diberikan pada hakim, Fajar membenarkan bahwa kepolisian menambah pengamanan kepada hakim MK. Dia menilai, keamanan hakim MK sangat penting karena menyangkut ketatanegaraan.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada Senin besok, 22 April 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan sekitar pukul 09.00.

Hingga kini, hakim konstitusi masih melakukan RPH. Kedelapan hakim konstitusi dijadwalkan melakukan rapat permusyawaratan hakim hingga Ahad, 22 April 2024.

Kedelapan hakim tersebut adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sedangkan Anwar Usman tidak menangani perkara sengketa hasil Pilpres, karena melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Pilihan Editor: Survei Indikator Politik: 70,8 Persen Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya MK

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA