TEMPO.CO, Jakarta - Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) meragukan gelar guru besar yang disematkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas), Kumba Digdowiseiso. Kumba sebelumnya diduga mencatut nama dosen Universitas Malaysia Terengganu (UMT) dalam publikasi ilmiahnya.

Nama Kumba Digdowiseiso tercatat sebagai penulis di 160 jurnal di Google Scholar. Semua jurnal ini dipublikasikan di 2024.

Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Satria Unggul, mengatakan, tidak masuk akal bisa menerbitkan jurnal sebanyak itu kurang dari setahun. Menurutnya, ada praktik-praktik salah yang disengaja di dalam publikasi itu. "Cenderung masuk kategori fraud itu masuk kategori pelanggaran akademik," kata Satria saat dihubungi, Kamis 18 April 2024.

Menurut Satria, banyaknya jurnal itu berdampak kepada cepatnya pemberian status guru besar yang diperoleh Kumba. Untuk itu, perlu ada investigasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Diketahui, Kumba menjadi guru besar Unas pada 2023. Pria berusia 38 tahun itu masuk kategori guru besar termuda.

Satria mengatakan, pengangkatan guru besar tidak mudah. Calon guru besar harus melalui berbagai tahapan. Misalnya, pengalaman mengajar minimal 10 tahun.

Menurut Satria, ada lima hal yang mesti dilalui oleh calon guru besar. Pertama, berkaitan dengan status pendidikan seperti pendidikan terakhir dan sertifikasi profesioal. Kedua, aktivitas di dunia pendidikan. Ketiga, penelitian yang setidak-tidaknya melakukan publikasi di jurnal akreditasi. Keempat, pengabdian masyarakat. Terakhir, melakukan aktivitas pendidikan seperti aktif di konferensi akademik.

Satria lantas mempertanyakan, apakah Kumba memenuhi kriteria itu mengingat jumlah publikasi ilmiahnya tidak masuk akal. Apalagi, di Indonesia, pernah ada pengangkatan guru besar yang cukup cepat hanya dalam waktu 2 tahun. Proses itu bisa cepat karena adanya akses politik. "Lalu ada juga potensi yang mengarah kepada upaya sistematis mempercepat yang ada di Kemendikbudristek," ujar Satria

Kumba diangkat menjadi guru besar dengan ditandai oleh penyerahan surat keputusan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III. Penyerahan surat keputusan dilakukan pada Jumat, 20 Oktober 2023 di Ruang Ki Hajar Dewantara, Kantor LLDikti Wilayah III Jakarta, Cawang, Jakarta Timur dan diserahkan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah III Toni Toharudin.

Dosen tetap di Program Studi Manajemen yang berusia 38 tahun itu juga mencatatkan dirinya sebagai guru besar termuda di Unas. Kumba ditetapkan sebagai guru besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 58744/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen

Sebelumnya, Retraction Watch menuliskan laporan bahwa Kumba mencatut nama asisten profesor keuangan di Universiti Malaysia Terengganu, Safwan Mohd Nor. Safwan sama sekali tidak mengenal nama Kumba.

“Kami bahkan tidak tahu siapa orang ini,” kata Safwan Mohd Nor dikutip dari Retraction Watch, Jumat 12 April 2024.

Nama Safwan tercantum di empat publikasi ilmiah yang tidak diindeks oleh Web of Science milik Clarivate. Ia menduga, publikasi ilmiah itu bermasalah. “Sepertinya ini seperti jurnal penipuan atau predator,” kata Safwan.

Ada nama 24 staf di Universiti Malaysia Terengganu yang tanpa sepengetahuan mereka masuk dalam daftar penulis di publikasi ilmiah Kumba. Berdasarkan profil Google Scholar, Kumba juga telah menerbitkan setidaknya 160 makalah di 2024.

Kumba Digdowiseiso, membantah mencatut nama dosen Universitas Malaysia Terengganu (UMT) dalam publikasi ilmiahnya. "False accusation (tuduhan palsu)," kata Kumba melalui pesan aplikasi WhatsApp, Sabtu 13 April 2024. Bantahan itu merespons laporan yang dikeluarkan Retraction Watch, Rabu 10 April 2024.

Respons Kemendikbud

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris menilai kasus dugaan pencatutan nama dosen Universitas Malaysia Terengganu (UMT) oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas), Kumba Digdowiseiso, berkaitan dengan integritas individu. Dia membantah hal tersebut disebabkan tingginya tuntutan kuantitas publikasi jurnal ilmiah dari pemerintah.

“Kami mendorong kepada seluruh civitas akademika kampus untuk memegang teguh budaya ilmiah, menjunjung etika dan moral, serta memastikan kualitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,” tulis Abdul Haris dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 April 2024.

Haris mengatakan semua akademisi seharusnya telah memahami kode etik dalam kegiatan ilmiah, termasuk riset hingga publikasinya.

Ihwal dorongan publikasi bagi tiap kampus di Indonesia, Abdul Haris mengaku bahwa Kemendikbudristek membangun sistem yang mendorong peningkatan produktivitas penelitian berkualitas. Namun, hal tersebut seharusnya tak melanggar kode etik maupun hukum.

“Kami juga berharap tujuan tersebut diikhtiarkan lewat cara-cara yang baik dan benar, serta mematuhi kode etik ilmiah,” katanya.

Menyoal tingginya kuantitas publikasi jurnal Kumba, Abdul Haris menjelaskan bahwa hal ini perlu penyelidikan lebih mendalam, “Bagaimana yang bersangkutan mampu mencapai jumlah tersebut, kami lihat hasil pendalaman dari tim LLDIKTI 3.”

Abdul Haris menggarisbawahi, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi untuk menyelidiki dugaan kasus tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah melalui Kemendikbudristek akan menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pilihan Editor: Profil Universitas Malaysia Terengganu yang Dosennya Diduga Dicatut Kumba Digdowiseiso