Reaksi Relawan Jokowi Balas Hasto PDIP soal Halangan Bertemu Megawati

Minggu, 14 April 2024 09:08 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat menghadiri Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 7 Oktober 2023. Konsolidasi nasional yang bertajuk Taat Instruksi, 2024 Apa Kata Jokowi tersebut dihadiri oleh 16.000 relawan perwakilan dari seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menemui anak ranting sebelum ke Megawati Soekarnoputri mendapat reaksi dari sejumlah relawan Jokowi.

Sekretaris Jenderal Relawan Pro-Jokowi (Projo) Handoko mengatakan, tidak perlu ada syarat politis. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer menyebut Hasto perlu dikader ulang.

Berikut pernyataan para relawan Jokowi yang membalas pernyataan Hasto PDIP seperti dikutip dari Tempo.

Projo: Tak perlu ada syarat politis

Sekretaris Jenderal Projo Handoko menanggapi pernyataan Hasto PDIP yang mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting (tingkat kelurahan) PDIP sebelum bersilaturahmi dengan Megawati. Menurutnya, tidak perlu ada syarat politis dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati.

Handoko menjelaskan, silaturahmi keduanya terutama dalam bulan Syawal adalah kearifan budaya Nusantara. Menurut dia, saling menyambangi secara kekeluargaan dalam silaturahmi sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Advertising
Advertising

“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ katanya dalam rilis pada Sabtu, 13 April 2024.

Menurut Handoko, silaturahmi hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan hati. "Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hari rakyat," ujarnya.

Handoko mengatakan masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal.

Dia mengklaim, Presiden Jokowi adalah negarawan yang memahami hati rakyat. Pertemuan para tokoh tersebut, kata dia, esensinya adalah mendekati dan menyelami hati rakyat.

“Menolak silaturahim bikin rakyat ilfil (hilang feeling)," ucap Handoko.

<!--more-->

Joman: Hasto perlu dikader ulang

Sementara Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer mengatakan, pernyataan Hasto jauh dari elegan dan cermin seorang kader partai politik. Pria yang disapa Noel ini menyebut Hasto perlu menjalani pengkaderan ulang partai politik.

“Dia perlu memahami bagaimana sikap seorang kader partai politik yang baik, bersikap positif dan mengutamakan persatuan bangsa. Jangan sebaliknya, tidak mampu menjaga silaturahmi di antara pemimpin bangsa,” kata Noel lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 April 2024.

Menurut Noel, silaturahmi Presiden Jokowi dan Megawati merupakan hal penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan. Ia mengatakan semua pihak harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik pribadi dan kelompok.

“Pernyataan seorang politisi dan kader partai politik harus futuristik untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan asal bicara tanpa dipikirkan atau sekedar ngomong tanpa tahu substansinya sehingga ngawur,” ujar dia.

Sebelumnya, Hasto mengatakan Jokowi agar bertemu anak ranting partai PDIP terlebih dahulu sebelum menemui Megawati. Menurut dia, anak ranting partai meminta agar pertemuan Megawati dan Jokowi ditunda terlebih dulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto, Jumat, 12 April 2024.

Istana Kepresidenan menyampaikan masih mencari waktu yang tepat untuk pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh bangsa.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal, bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari melalui pesan singkatnya, Jumat, 12 April 2024.

EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI | ADINDA JASMINE PRASETYO | ANTARA

Pilihan Editor: Pertemuan Jokowi-Megawati, Projo: Tak Perlu Pakai Syarat

Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

3 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

4 jam lalu

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo akan kembali maju di Pilkada 2024. Setelah dari PKB, ia juga mengembalikan formulir pendaftaran ke PDIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

4 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

5 jam lalu

Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

Dari delapan orang yang mengambil formulir di PDIP, satu orang tak mengembalikan berkas.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

6 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

6 jam lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

6 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

6 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

7 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya