TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengklaim kesaksian empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 memperjelas tak ada praktik penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai menghadiri sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Jumat, 5 April 2024.

“Jelas sekali Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dua Menko (Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto) dan Menteri Sosial (Tri Rismaharini) mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, pernyataan Mensos Risma dalam persidangan sudah menjelaskan bahwa Kemensos tidak memberikan bansos dalam bentuk beras, namun ditransfer melalui bank dalam bentuk bantuan langsung.

“Jadi, apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantahkan oleh Ibu Risma sendiri di dalam persidangan,” imbuh Yusril.

Selain itu, dia juga mengatakan penambahan jumlah bansos menjelang Pemilu 2024 juga tidak terbukti. "Peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti di sidang ini dan dibantah oleh Menkeu, Pak Menko Perekonomian, dan Mensos," lanjut dia.

Namun, Yusril mengakui bahwa ada dana bansos baru dari pemerintah yang dicairkan yaitu terkait El Nino. Dana dari bansos tersebut memang menggunakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga.

“Terkait El Nino memang ada automatic adjustment, itu diakui, dan Mensos memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi VIII DPR,” kata Yusril.

Dia merinci terjadi peningkatan dana sampai sekitar Rp 50 triliun yang dipersiapkan untuk menghadapi El Nino. Namun, kata Yusril, bansos tersebut dibagikan di luar waktu yang bertepatan dengan Pemilu. Dia juga menyebutkan, pada 2024 tak ada dana bansos El Nino yang disalurkan.

“Betul berakhir pada November 2023, tidak ada penyaluran dana bansos El Nino," imbuh Yusril.

Lebih lanjut, Yusril juga menekankan bahwa keempat menteri tersebut telah bersaksi dan tak ada titipan khusus bermuatan politik terkait bansos yang dibagikan Presiden Jokowi.

“Tentang presiden, sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pergi ke mana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan," kata dia.

Dirinya juga merespons terkait bantuan kemasyarakatan yang sering dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung ke daerah. Menurut dia, bantuan itu berasal dari anggaran operasional Presiden dan bukan bansos.

“Jadi dana itu yang dipakai, itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri, sama sekali bukan bansos, ya dana operasional. Kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden,“ ujar Yusril.

Pada sidang PHPU 5 April 2024, kehadiran empat menteri kabinet Presiden Jokowi yakni untuk bersaksi terkait dugaan politisasi bantuan sosial dalam perselisihan Pilpres 2024. Menteri yang dipanggil yakni Menkeu Sri Mulyani, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mensos Tri Rismaharini. Selain itu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah bansos.

Adanya dugaan politisasi bantuan sosial menjadi salah satu poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud ke MK.

Pilihan Editor: Airlangga Kumpulkan Bakal Calon Kepala Daerah di DPP Golkar, Ini Arahannya untuk Pilkada 2024