TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terus melakukan pengecekan kesiapan jajarannya dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, salah satunya dengan meninjau Pelabuhan Gilimanuk Bali yang menghubungkan Bali-Jawa.

Dilansir dari laman resmi humas.polri.go.id, Kapolri dan rombongan tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis 4 April 2024 siang. Kapolri yang hadir bersama Panglima TNI, Menhub dan Kapolda Bali langsung mendengar paparan dari Dirut ASPD Indonesia Ferry Ira Puspadewi dan stakeholder mengenai kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk.

Sebagaimana diketahui, pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa yang akan mengalami kepadatan karena aktivitas mudik ke Jawa ataupun masyarakat yang hendak berlibur menuju ke Bali.

Oleh karenanya, Kapolri hendak memastikan sarana prasarana guna memberikan pelayanan terbaik untuk mobilitas masyarakat yang akan menggunakan Pelabuhan ini.

Profil Pelabuhan Gilimanuk

Pelabuhan Gilimanuk merupakan pelabuhan yang memegang peran vital untuk Bali, terletak di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana Bali dengan koordinat 8.161871°S 114.437745°E. Pengelolaan pelabuhan ini dilaksanakan dibawah naungan ASDP Indonesia Ferry.

Berdasarkan sejarahnya, sekitar warsa 1920 pelabuhan Gilimanuk masih berupa hutan belantara yang dihuni berbagai jenis satwa, di antaranya burung Jalak, Perkutut dan lain-lain. Kala itu, orang Jawa yang berkunjung menyebut pelabuhan Gilimanuk dengan nama “Tanjung Selat” sedangkan orang Bali menamainya “Ujung”.

Menurut cerita tetua, dahulu terdapat perahu dari Madura yang terdampar di Teluk Gilimanuk. Awak perahu tersebut pun menyebut selat Bali sebagai Gili-Manuk, ia menyebut “Gili” sebab di tempat tersebut terdapat pulau-pulau kecil, sementara kata “Manuk” diambil dari bahasa Madura yang artinya burung. Setelahnya, mulai tersebar nama Gilimanuk di kalangan masyarakat Jawa dan Madura.

Pada masa penjajahan Jepang, mulailah pribumi dipekerjakan rodi untuk membangun pos-pos pertahanan, galangan kapal, dan pemadatan jalan Negara – Singaraja. Kerja rodi di Gilimanuk berakhir setelah Jepang berhasil diusir dari tanah air.

Pemerintah kemudian menugaskan I Nyoman Dugdug dari Denpasar sebagai pelaksana urusan Pabean dan Syahbandar di Gilimanuk pada 1948. Pelabuhan dilengkapi dengan jakung, perahu, dan kapal perpelin serta mobil angkut yang hanya berjumlah dua unit.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan KM. 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan, Pelabuhan Gilimanuk berubah dari yang semula berbentuk Pabean dan Syahbandar di masa Belanda menjadi Kantor Pelabuhan Gilimanuk (Kanpel).

Selanjutnya, terdapat perubahan Pelabuhan Gilimanuk menjadi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Gilimanuk, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Perubahan terakhir yang berlaku hingga kini yakni PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Gilimanuk diubah menjadi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk.

Melansir dari laman resmi jembranakab.go.id, pemerintah terus berusaha mengembangkan Pelabuhan Gilimanuk salah satunya melalui Masterplan pengembangan Pelabuhan Gilimanuk yang diredesain dengan mengadopsi konsep Green Port.

Nantinya terdapat fasilitas baru di kawasan pelabuhan Gilimanuk seperti hotel transit, marina, resto apung, museum manusia prasejaran, galeri seni, serta upgrade dari Terminal Tipe B Gilimanuk yang akan difungsikan dengan Mal Pelayanan Publik atau MPP untuk para penduduk pendatang serta galeri UMKM.

NI MADE SUKMASARI | ANA DELFI HARAHAP

Pilihan Editor: Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?