TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan sejumlah pertanyaan menohok kepada menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hadir menjadi saksi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) atau sengketa hasil pilpres di MK hari ini, Jumat, 5 April 2024.

Adapun menteri tersebut: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berdasarkan catatan Tempo, setidaknya ada 3 pertanyaan menohok yang diajukan oleh para Hakim MK tersebut. Berikut pertanyaan para Hakim MK tersebut:

Jokowi sering berkunjung ke Jawa Tengah

Hakim MK Saldi Isra mengajukan pertanyaan soal seringnya kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Saldi bahkan sempat menunjukkan kertas berisi tabel dan peta dari dua permohonan sengketa Pilpres yang sampai kepada MK.

Seperti diketahui, permohonan tersebut datang dari pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Adapun tabel yang ditunjukkan Saldi mencantumkan daftar perjalanan Jokowi membagikan bantuan sosial atau bansos. Saldi menyebut, dalil dalam dua permohonan tersebut banyak bertumpu pada pergerakan Jokowi.

"Jadi kami harus menananyakan, apa sih kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan Presiden memilih, misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?" ucap Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Saldi menuturkan, jika para menteri yang hadir bisa menjelaskan, hakim akan lebih mudah mengambil keputusan terhadap dalil pemohon.

"Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja?" tanya Saldi.

Pertanyaan Saldi ini dijawab oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Menurut Muhadjir, saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi tidak hanya berkunjung ke satu titik.

“Beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari 5 titik,” imbuh dia.

Terlebih, Muhadjir juga menyebutkan saat ini adalah tahun terakhir kepemimpinan Jokowi dan dia ingin ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis saat sudah tuntas, dan tidak ada proyek mangkrak.

“Kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan,“ lanjut Muhadjir.

<!--more-->

Peran minim Risma salurkan bansos

Sementara Hakim MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyoroti peran Menteri Sosial (Mensos) Risma dalam penyaluran bansos.

"Sedangkan, justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih, Bu Mensos?" tanya Daniel.

Daniel lalu menanyakan apakah peran ini berhubungan dengan rapat kerja bersama DPR. "Kemudian membuat Ibu menjadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?" tanya dia.

Hakim MK Arief Hidayat pun menanyakan pertanyaan serupa tapi lebih tertuju pada bantuan pangan beras bukan berasal dari Kementerian Sosial atau Kemensos.

"Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan bukan oleh Kemensos ya?" tanya Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Dengan tegas Risma lalu menjawab pertanyaan Arief, "Bukan!"

Arief kemudian bertanya kembali, apakah bantuan pangan beras tidak disalurkan Kemensos sejak lama atau hanya pada 2023. "Sebelumnya gimana?" tanya Arief lagi.

"Sejak saya menjabat sebagai menteri, sudah tidak. Kami sudah tidak menyalurkan dalam bentuk barang," tegas Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menjelaskan, bansos di Kementerian Sosial berbentus cash transfer. Sehingga, lanjut Risma, tidak ada yang berbentuk barang atau natura.

"Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen, kecuali respons kasus, ada yang sakit, ada yang disabilitas bantuan, dan dia belum menerima bantuan sama sekali," tutur Risma.

<!--more-->

Kenaikan suara Golkar

Hakim MK Arief Hidayat dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh juga menyoroti kenaikan suara Partai Golkar di sidang sengketa Pilpres 2024.

Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar hadir dalam sidang yang digelar MK pada hari ini Jumat, 5 April 2024.

Arief lebih dulu menyoroti kenaikan suara Golkar dalam Pemilu 2024. Mulanya, dia mengatakan dalil kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud adalah adanya cawe-cawe Presiden Jokowi. Salah satunya lewat pembagian bansos.

"Dari berbagai diskusi dalam persidangan ini, bansos itu lebih berkaitan dengan elektoral pada Pileg," kata Arief.

Arief kemudian meminta Airlangga untuk memberikan penjelasan. Sebab, menurutnya, Airlangga adalah pimpinan Golkar.

"Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa (menjelaskan). Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Ini yang mungkin nanti bisa direspons," ujar Arief.

Beberapa saat kemudian, Hakim MK lain Daniel Yusmic Pancastaki Foekh turut menyoroti suara Partai Golkar.

Daniel mulanya mengatakan pada 2021, ada berita yang menyatakan kedudukan Airlangga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Nah pertanyaan saya, apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief seolah-olah ada korelasinya --karena jabatan Bapak ini-- kemudian suara Partai Golkar naik signifikan," ujar Daniel.

Airlangga menanggapi pertanyaan Hakim MK mengenai hubungan kenaikan suara partainya dengan bansos. Airlangga mulanya mengatakan bahwa dia hadir di sidang sengketa hasil Pilpres adalah sebagai Menko Perekonomian.

"Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin tidak saya jawab," katanya.

Meski begitu, Airlangga memastikan satu hal, yakni tidak ada bansos yang berasal dari Partai Golkar.

"Tapi ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya enggak ada yang warna kuning," ucap Airlangga.

Ketua MK Suhartoyo lantas menanggapi, "yang warna lain ada, Pak?"

"Saya enggak tahu hahaha," kata Airlangga sembari tertawa.

Pada sidang PHPU Pilpres hari ini, kehadiran empat menteri kabinet Presiden Jokowi menjadi agenda utama sebagai saksi terkait dugaan politisasi bansos dalam sengketa Pilpres 2024.

Adanya dugaan politisasi bantuan sosial menjadi poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke MK.

Gugatan tersebut yakni nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 03 Ganjar-Mahfud.

Pilihan Editor: Hakim MK Cecar 4 Menteri soal Seringnya Jokowi Bagikan Bansos di Jawa Tengah