TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut ingin mempertahankan kekuatan politik dengan jalan menguasai partai politik (parpol) dengan menjadi ketua umum (ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.

Adapun isu ini awalnya berembus dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, Jokowi ingin mendongkel kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Sukarnoputri.

"Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerful," kata Hasto dalam acara bedah buku "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.

Menteri itu, kata Hasto, ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ryaas, lanjut Hasto, ditugaskan untuk membujuk Mega agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi.

"Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun, kata Hasto, pernah terjadi pada era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.

'Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata Hasto.

Reaksi Jokowi

Jokowi yang saat ini masih merupakan kader PDIP, disebut-sebut pecah kongsi dengan partai banteng akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP. Menurut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut, hubungan Jokowi dan partai politik berlambang kepala banteng itu tidak ada masalah.

“Baik-baik saja,” kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 April 2024.

Begitu pula ketika ditanya status Jokowi sebagai kader di partai banteng dan komunikasinya dengan Megawati, Pratikno hanya menjawab bahwa keadaannya baik-baik saja.

Jokowi sendiri sudah menanggapi isu yang menyebut dirinya sempat menginginkan kursi ketum PDIP. Jokowi sempat bergurau dengan menyebutkan soal posisi sebagai ketua umum partai lain.

"Bukannya Golkar?" jawab Presiden Jokowi dalam keterangan pers usai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 3 April 2024.

Ketika ditanya lebih lanjut, Jokowi lantas membantah berbagai isu terkait dengannya yang ingin merebut posisi Ketum Partai Golkar maupun Ketum PDIP.

"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu," ujar Jokowi.

<!--more-->

Sempat diusulkan Guntur

Usul Jokowi jadi ketum PDIP pernah disampaikan oleh Guntur Sukarnoputra. Dalam opininya di Harian Kompas pada Sabtu, 30 September 2023, Guntur mengatakan Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya usai lengser sebagai Presiden.

Putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, itu juga menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Hal ini disampaikannya setelah ia mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Jokowi angkat bicara menanggapi usulan yang menyebutnya bisa menjadi ketum PDIP. Mantan Gubernur Jakarta itu mengatakan banyak kandidat lain yang lebih muda.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi merujuk pada kampung halamannya saat ditemui seusai HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Jokowi menyebut kandidat yang dimaksud adalah anak-anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Soal isu Jokowi rebut kursi ketum Golkar

Pada pertengahan Maret 2024 lalu, Jokowi pernah dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar setelah masa jabatannya berakhir. Sejumlah pihak menyebutkan Jokowi berpeluang menduduki kursi ketum partai berlambang pohon beringin itu yang akan menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) pada Desember 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan empat nama masuk bursa bakal calon ketua umum Golkar menjelang munas. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dia sendiri (Bambang).

Namun Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, peluang Jokowi menjadi ketua umum kecil.

“Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” kata Ical dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat, 16 Maret 2024.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla alias JK. Menurut dia semua orang bisa saja bergabung dengan Golkar. Namun wakil presiden periode 2014-2019 ini mengatakan ada sejumlah persyaratan untuk bergabung dengan Golkar.

“Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat, bergabung saja boleh, apa yang tidak boleh,” kata JK usai acara Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024.

Namun, menurut dia, Jokowi tak serta merta bisa menduduki posisi pengurus partai apalagi jadi ketua umum begitu bergabung dengan Golkar. Sebab, syaratnya harus menjadi kader dan punya pengalaman paling tidak selama lima tahun sebagai pengurus partai.

“Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya (pengalaman) pengurus,” ujar dia.

DANIEL A. FAJRI | MADE ARGAWA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?