TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud Md, menanggapi pertanyaan soal sikapnya jika mendapat tawaran jadi menteri untuk pemerintahan selanjutnya. Menurut Mahfud, hal tersebut hanya bisa ditanyakan olej orang yang memiliki kepentingan.

“Yang (boleh) bertanya itu hanya orang yang berkepentingan,” kata Mahfud sambil tertawa saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 April 2024.

Hal itu dia sampaikan menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan bergabung atau menolak jika ditawari posisi menteri oleh calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud pun meminta agar pertanyaan itu tidak ditanyakan wartawan kepada dirinya. “Enggak boleh bertanya itu saudara kepada saya,” ujar Mahfud sambil tersenyum.

Saat ini, Mahfud bersama calon presiden yang dia dampingi, Ganjar Pranowo, sedang mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyatakan dirinya sudah memberi kuasa penuh kepada tim hukum yang mewakili dirinya bersengketa di MK. Maka dari itu, kata dia, dirinya tidak perlu tahu setiap usulan yang diajukan timnya untuk persidangan tersebut.

“Pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun kepada pengadilan. Saya tidak harus tahu apa yang diminta,” ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

Adapun Ganjar Pranowo sebelumnya sudah pernah menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya jika kalah Pilpres 2024. Ia menyebut akan berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa 26 Maret 2024.

Selain itu, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah MK mengumumkan putusan atas sengketa PHPU yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.

Pilihan Editor: Canda Mahfud Md Soal Saksi Malas Datang ke MK: Honornya Sama dengan Seminar