Kata Bawaslu soal Jokowi Bagi-bagi Bansos di Jawa Tengah saat Masa Kampanye

Kamis, 4 April 2024 06:27 WIB

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq, mengklaim pihaknya tidak menemukan pelanggaran Pemilu terkait aksi Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial (bansos) saat kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Pembagian itu dilakukan bersamaan dengan masa kampanye Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Nur Kholiq di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 3 April 2024. Di persidangan ini, Kholiq mengemukakan keterangan sebagai saksi dari Bawaslu.

“Sampai hari ini tak ada temuan ataupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi bansos dan maupun kunjungan presiden jokowi di Jawa Tengah,” katanya.

Menurut dia, setiap ada pejabat negara yang berkunjung termasuk kunjungan kerja Jokowi di Salatiga serta beberapa daerah, Bawaslu Jawa Tengah selalu mengambil upaya preventif atau pencegahan agar tidak ada pelanggaran pemilu.

“(Upaya preventifnya) berupa imbauan agar kegiatan apapun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Dia pun menegaskan tidak ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran dari kegiatan Jokowi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pihaknya berkesimpulan tidak ada unsur pelanggaran yang dilakukan Jokowi mengenai pembagian bansos.

“Hasil pengawasan tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jateng maupun KPU Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah,” ujar dia.

Pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjadi sorotan karena dilakukan pada masa kampamye dan beririsan dengan lokasi yang telah didatangi calon presiden yang menjadi lawan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Saat calon presiden Ganjar Pranowo, mengunjungi sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada 15-17 Januari 2024, misalnya. Saat itu, Ganjar berkampanye di Jawa Tengah dengan mengunjungi Purbalingga, Banjarnegara, Pekalongan, dan Kendal. Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga berkeliling ke Cilacap, Banyumas, Brebes, dan Tegal untuk berkampanye.

Ganjar sempat menyinggung akan ada sosok yang mengikuti jejaknya mengunjungi Jawa Tengah dalam sepekan setelah kunjungannya. “Kita lihat saja, apakah selama saya kunjungan di Jateng ini nanti akan ada yang ikut berkunjung di sini, kita lihat beberapa hari lagi,” kata Ganjar di Kendal, Rabu, 17 Januari 2024.

Benar saja, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Tengah beberapa hari setelah Ganjar kampanye di sana. Kepala negara mengunjungi Boyolali, Salatiga, Magelang, dan Wonosobo pada Senin, 22 Januari 2024. Presiden memberikan bansos pangan, meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat hingga menghadiri apel santri dan pelajar di daerah yang berbeda.

Pilihan editor: Pakar UGM Sebut MK Bisa Diskualifikasi Gibran karena Lakukan Kecurangan dan Manipulasi Syarat Pencalonan

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

3 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

4 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

18 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

20 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

21 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya