TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai isu yang menyebut dirinya sempat menginginkan kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diduduk Megawati Soekarnoputri.

"Bukannya Partai Golkar? Katanya mau ngrebut Golkar, katanya mau ngrebut.. masak semua mau direbut semuanya? Jangan. Jangan seperti itu," kata Jokowi saat ditemui usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 3 April 2024.

Ketika ditanya apakah isu itu tidak benar, Jokowi kembali mengatakan, "Jangan seperti itu."

Isu Jokowi ingin mendongkel kursi Ketum PDIP dari Megawati Sukarnoputri sebelumnya diembuskan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri powerful," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024, dikutip keterangan tertulis.

Menteri itu, kata Hasto, ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Ryaas Rasyid, mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ditugaskan untuk membujuk Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Jokowi.

"Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara mengenai hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Menurut mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut hubungan Jokowi dan partai politik berlambang kepala banteng itu tidak ada masalah.

“Baik-baik saja,” kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 April 2024.

Ketika ditanya status Jokowi sebagai kader di partai banteng dan komunikasi Presiden dengan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri, Pratikno hanya menjawab dengan menegaskan bahwa keadaannya baik-baik saja.

Pada pertengahan Maret lalu Jokowi pernah dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar setelah masa jabatannya berakhir. Bahkan sejumlah pihak menyebutkan Jokowi berpeluang menduduki kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) pada Desember 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan empat nama masuk bursa bakal calon ketua umum Golkar menjelang munas. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dia sendiri.

Namun Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai peluang Jokowi menjadi ketua umum kecil. “Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” kata Ical dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat, 16 Maret 2024.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla alias JK. Menurut dia semua orang bisa saja bergabung dengan Golkar. Namun wakil presiden periode 2014-2019 ini mengatakan ada sejumlah persyaratan untuk bergabung dengan Golkar.

“Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat, bergabung saja boleh, apa yang tidak boleh,” kata JK usai acara Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024.

Namun, menurut dia, Jokowi tak serta merta bisa menduduki posisi pengurus partai apalagi jadi ketua umum begitu bergabung dengan Golkar. Sebab, syaratnya harus menjadi kader dan punya pengalaman paling tidak selama lima tahun sebagai pengurus partai.

“Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya (pengalaman) pengurus,” ujar dia.

DANIEL A. FAJRI | MADE ARGAWA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: Hasto Klaim Jokowi Sempat Ingin Dongkel Kursi Ketum PDIP dari Megawati

.