INFO NASIONAL - Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun. Menurutnya, pendistribusian pupuk subsidi harus tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menduga, ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk yang mengakibatkan harga beras semakin mahal.

“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini apakah juga ada mafia-mafianya, Pak. Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri, Vietnam dan Thailand,” ujarnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, dengan PT. Pupuk Indonesia, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.

Di sisi lain, Ia mengapresiasi rencana pemerintah dalam meningkatkan produksi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran sebesar Rp53,3 Triliun di tahun 2024. Peningkatan volume jumlah produksi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita apresiasi bahwa Insyaallah penambahan (pupuk) subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa republik ini ke depan bisa akan swasembada pangan swasembada beras,” ujarnya.

Ia meminta PT. Pupuk Indonesia untuk memperhitungka rencana pengembangan strategis PT. Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat.

“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) feasible Pak? Jangan membebani nanti keuangan negara, karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak itu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.(*)