Tak Cukup Waktu Bahas Evaluasi Pemilu 2024, DPR dan KPU akan Rapat Lagi Pekan Depan

Senin, 25 Maret 2024 16:06 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara atau sebesar 58,6 persen. TEMPO/Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI mengagendakan kembali rapat kerja dengan penyelenggara Pemilu pada Senin pekan depan, 1 April 2024. Hal tersebut karena rapat yang dilaksanakan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Senin, 25 Maret 2024, tidak dapat diselesaikan akibat keterbatasan waktu.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan DPR akan mengalokasikan waktu satu atau dua hari penuh untuk evaluasi lanjutan Pemilu 2024. “Pagi, siang, malam, mau dua hari silakan saja. Intinya adalah kita ingin mengevaluasi secara total,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta usai rapat hari ini.

Dalam rapat hari ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP baru memaparkan laporan dan evaluasi mereka atas pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, terdapat pemaparan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili pemerintah.

Doli menyatakan rapat selanjutnya akan mengagendakan tanya jawab dan respons dari para anggota DPR kepada para penyelenggara Pemilu. “Tadi laporannya baru umum yang disampaikan oleh Bawaslu, KPU, dan segala macam seperti itu. Tentu juga nanti akan memperdalam lagi dalam sesi pertanyaan dan segala macam itu,” ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Menurut Doli, salah satu materi yang akan didalami Komisi II adalah penggunaan Sirekap KPU di Pemilu 2024. Sebab, kata dia, Sirekap awalnya tidak akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu, namun KPU mengubah ketentuan tersebut di tengah jalan.

Advertising
Advertising

“Kami waktu itu mempertanyakan kenapa tiba-tiba yang tadinya di awal tidak ada Sirekap kok tiba-tiba muncul Sirekap,” ujar Doli.

Ia mengatakan saat itu KPU beralasan tetap menggunakan Sirekap karena sistemnya sudah dibangun. Namun, kata Doli, hal tersebut dalam perjalanannya kemudian membuat kacau.

Menurut Doli, adanya Sirekap dalam Pemilu 2024 terkadang menimbulkan kebingungan meski hanya digunakan sebagai alat bantu. Dia pun berkata evaluasi penggunaan sistem digital dalam Pemilu atau elektronisasi akan menjadi salah satu sorotan DPR dalam rapat selanjutnya.

Adapun rapat hari ini dijadwalkan kembali karena Komisi II juga memiliki agenda rapat dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, Doli mengatakan dirinya harus mengikuti agenda Badan Musyawarah atau Bamus DPR.

Pilihan Editor: Rapat dengan DPR, KPU Ungkap 181 Petugas Pemilu Meninggal pada 14-25 Februari 2024

Berita terkait

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

1 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

2 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

2 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

5 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

6 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

7 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

8 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

10 jam lalu

Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI

Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

19 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

19 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya