Prabowo-Gibran Belum Bentuk Tim Transisi, TKN: Masih Tunggu Sengketa Pemilu di MK

Reporter

Hendrik Yaputra

Editor

Imam Hamdi

Sabtu, 23 Maret 2024 13:44 WIB

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Noor, mengatakan belum ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Prabowo . Dia menyebut Prabowo masih berfokus kepada TKN untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan rivalnya ke Mahkamah Konstitusi.


"TKN belum bubar. Masih menunggu perkembangan sengketa hasil pilpres 2024 di MK," kata Afriansyah saat dihubungi, Sabtu 23 Maret 2024.


Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya mengungkapkan tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Sebab, orang yang nantinya melanjutkan pemerintahan akan tetap sama seperti di era Jokowi.
Afriansyah setuju dengan pendapat Zulhas. Tim transisi tak perlu dibentuk karena sebagian besar tim Prabowo ada di tim Jokowi. "Sebagian besar sama," kata sekjen Partai Bulan Bintang ini


Perihal isu Jokowi diminta menjadi ketua tim transisi, menurut Afriansyah, akan menjadi kewenangan Prabowo yang memutuskan. Namun, Afriansyah meyakini Prabowo akan meminta bantuan Jokowi. Sebab, hubungan keduanya sangat baik. "Prabowo pastinya akan meminta syarat pendapat dan arahan pak Jokowi. Tapi semua keputusan ada di tangan Prabowo," kata wamenaker ini.


Sebelumnya, Zulhas mengatakan, tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. “Dilanjutkan aja, orang orangnya itu itu juga (yang mendukung). Sama aja, ini justru cepat. Begitu selesai, lanjut, lari cepat, nggak perlu belajar setahun, belajar enam bulan, penyesuaian dulu gak perlu lagi, selesai langsung set langsung,” ungkap pria yang kerap disapa.

Advertising
Advertising

Zulhas itu, saat ditemui usal acara Buka Bersama di DPP PAN bersama Prabowo Subianto, di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024.
Zulhas berpendapat, selama ini Prabowo sering kali diajak dan dilibatkan untuk menghadiri rapat bersama Jokowi. “Sekarang, rapat semua Presiden terpilih (Prabowo) sudah ikut, selalu diundang oleh Pak Jokowi,” tutur Zulhas.


Pria yang juga merangkap menjadi Menteri Perdagangan era Jokowi menilai Jokowi telah memandu jajaran menteri di kabinetnya dengan baik. “Pak Jokowi kan luar biasa ya, pemimpin kita, membuat kemajuan yang luar biasa. Juga meng-guidance (memandu) ini, jalannya ini (pemerintahan). Sehingga nanti, pada saatnya, sekali lagi tidak akan transisi atau belajar lagi, tapi langsung berlari," imbuhnya.


Pada Rabu, 20 Maret 2024, KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024, dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berhasil memenangkan 36 provinsi dengan total 96.214.691 suara. Sementara itu, Anies-Muhaimin menempati peringkat kedua dengan 40.971.906 suara dan memenangkan dua provinsi, Aceh dan Sumatera Barat. Ganjar Pranowo-Mahfud Md, di posisi ketiga, meraih 27.040.878 suara tanpa memenangkan satu pun dari provinsi.


ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan editor: Gugat Hasil Pilpres ke MK, Timnas Amin Sebut Gibran Sumber Masalah Kecurangan Pemilu

Berita terkait

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

2 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

4 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

5 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

6 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

7 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

7 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

7 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

8 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

11 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya