Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Devy Ernis

Selasa, 19 Maret 2024 13:10 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi soal potensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin koalisi partai politik pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto. “Belum pernah ada pembicaraan,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 19 Maret 2024.

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie menyebut Jokowi ideal menjadi ketua 'Barisan Nasional'. Koran Tempo mewartakan ini pada edisi Jumat, 15 Maret 2024.

Prabowo-Gibran didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Mayoritas partai pendukung Prabowo-Gibran berada di Pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi pada mengatakan skenario Jokowi memimpin koalisi besar jika masuk Partai Golkar memungkinkan. Pertimbangan politik itu dinilai masih terbuka bahkan setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden pada Oktober 2024. “Dulu saja ditanyain Gibran jadi cawapres mungkin atau nggak? Ya, mungkin,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024.

Dalam beberapa waktu ini, kencang isu Jokowi masuk Partai Golkar. Laporan utama Koran Tempo edisi Senin, 4 Maret 2024, mewartakan rencana Jokowi masuk Golkar. Skenario itu berpeluang terwujud jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional tahun ini.

Advertising
Advertising

Mengutip sumber internal Partai Golkar dan kolega Bahlil, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2015-2019 disebut akan memberikan jabatan tinggi kepada Jokowi andai menjadi pemimpin partai berlambang beringin itu.

Laporan Majalah Tempo yang terbit pada 18 Maret 2024, mengutip sejumlah narasumber pengurus Partai Golkar menyebut Jokowi tak hanya mendukung Bahlil, namun berencana memimpin langsung partai tersebut. Indikasinya mulai muncul narasi Jokowi adalah kader Golkar alih-alih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Airlangga malah balik bertanya ketika ditanya peluang Jokowi memimpin Golkar. “Kata siapa?”

Sementara koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan. Sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Ari Dwipayana mengatakan terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun

"Apa yg berkembang sebagai wacana dan dinamika di partai Golkar merupakan urusan internal partai Golkar," kata Ari dalam pesan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan ide Jokowi memimpin koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran menunjukan presiden berkuasa masih ingin tetap dalam kekuasaan. “Usul ini hanya untuk kepentingan Jokowi dan PSI, bukan untuk kepentingan bangsa,” katanya Kamis, 14 Maret 2024.


Pilihan Editor: Respons Universitas Leiden-Delft-Erasmus Saat Diminta Bangun Kampus di IKN


Berita terkait

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

25 menit lalu

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

Amphuri usul Prabowo bentuk Kementerian Haji dan Umrah, syarat menteri harus cakap bahasa Arab dan Inggris. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

11 jam lalu

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih enggan mengungkap nama-nama kadernya yang diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Bahlil Targetkan Kemenangan Golkar di Pilkada 2024 Capai 65 Persen

13 jam lalu

Bahlil Targetkan Kemenangan Golkar di Pilkada 2024 Capai 65 Persen

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia masih mematok target kemenangan secara nasional di Pilkada 2024 sebesar 60 hingga 65 persen.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

14 jam lalu

Presiden Jokowi Bertolak ke IKN, Hadiri Nusantara TNI Fun Run

Presiden Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 5 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

14 jam lalu

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

Perseteruan di tubuh Kadin terus berlanjut. Kubu Anindya Bakrie bantah pernyataan Arsjad Rasjid bahwa akan ada Munas setelah pelantikan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

16 jam lalu

Jokowi Harap TNI Berbenah di Tengah Ancaman Siber dan Memanasnya Tensi Geopolitik

Presiden Jokowi mengingatkan tantangan global dan kesiapsiagaan bagi TNI.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

16 jam lalu

Dilaporkan ke Bareskrim Soal Fufufafa, Roy Suryo Mengaku Belum Ada Panggilan

Roy Suryo justru senang dilaporkan ke polisi karena tindakan itu bisa memperjelas siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

17 jam lalu

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pembahasan mengenai kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya