TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai perolehan suara mereka dalam kontestasi Pemilu 2024, Senin, 18 Maret 2024.

Abdul Halim dan Ida Fauziyah, yang keduanya merupakan kader PKB, sebelumnya telah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk maju sebagai caleg dengan tidak meninggalkan jabatan sebagai menteri.

"Kita juga sekaligus melaporkan, menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk 'nyaleg' kemarin dan memang kita secara tertulis mohon izin waktu itu," kata Abdul Halim saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, seusai diterima Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Halim melaporkan bahwa Ida Fauziyah berhasil lolos menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

Menurut Halim, lolosnya Ida ke Senayan menjadi anggota legislatif adalah prestasi yang luar biasa karena Dapil Jakarta II disebut sebagai "dapil neraka" mengingat banyak nama besar yang bersaing merebut suara di wilayah tersebut.

Selain perolehan suara keduanya pada pemilu, Abdul Halim dan Ida juga melaporkan perolehan suara PKB yang naik signifikan secara nasional sehingga menambah proporsi jumlah kursi.

Menurut dia, perolehan suara PKB tidak hanya berasal dari wilayah Jawa, tetapi juga antara lain di DKI-I, DKI-II, NTB dan Sulawesi Tengah.

"Sekaligus kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita termasuk bagaimana formula Pemilu yang bagus untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang," kata Halim yang juga kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pertemuan tokoh PKB dengan Jokowi tersebut memunculkan spekulasi tentang rencana pengguliran hak angket tentang kecurangan pemilu di DPR. PKB, yang berkoalisi dengan NasDem dan PKS, berencana mengajukan angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Namun Halim mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut tidak ada pembahasan mengenai hal itu.

“Sama sekali tidak ada pembahasan itu,” kata Halim

Abdul Halim Iskandar menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam Pilpres 2024. Menghadap Jokowi bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Halim bilang keduanya turut membahas perkembangan suara PKB di Pemilu 2024.

“Loh kita ini kan koalisinya pak presiden, gimana toh? nggak pernah ada masalah. Wong kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang,” kata Halim.

Namun dia mengatakan kepastian PKB masuk pemerintahan selanjutnya tergantung dari Cak Imin. Hasil rekapitulasi suara pemilu Komisi Pemilihan Umum memperlihatkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kalah oleh Prabowo-Gibran.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Salam Jokowi untuk Cak Imin dan Peluang PKB Masuk Pemerintahan Prabowo