INFO NASIONAL – Pemerintah dan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi pembangunan Hydrogen Refueling Station (HRS) pertama di Indonesia oleh PT PLN (Persero). Pengembangan infrastruktur penunjang kendaraan ramah lingkungan berbasis hidrogen ini dianggap sebagai langkah nyata perusahaan mendukung transisi energi di tanah air.

“Hidrogen diidentifikasi sebagai satu-satunya pembawa energi nol karbon selain listrik, khususnya upaya dekarbonisasi sektor transportasi,” kata Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, saat peresmian HRS di Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, dengan adanya peresmian itu, PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia. Pembangunan HRS ini ia anggap sebagai breakthrough PLN terkait pemanfaatan hidrogen hijau dan diharapkan mampu menopang ketahanan energi nasional di era krisis iklim dunia.

Jisman mengatakan, saat ini terjadi pergeseran dalam sistem produksi dan substitusi energi ke sumber energi baru terbarukan yang bebas emisi karbon. Karenanya, di Indonesia, transisi energi sebagai upaya navigasi perubahan iklim sekaligus menjadi salah satu strategi menjaga ketahanan energi.

Pengembangan ekosistem kendaraan berbasis hydrogen, kata Jisman, mencerminkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memperluas akses terhadap teknologi bersih dan terjangkau masyarakat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah PLN untuk terus memperkuat ekosistem transportasi hijau juga didukung Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dyah Roro Esti. Menurut dia, hal ini sejalan dengan visi misi komisi VII dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia.

“Jadi saya itu multiperan sebagai brand ambassador Hidrogen dan anggota Komisi VII juga, kami tentunya sangat amat mendukung, turut menyukseskan bagaimana negara Indonesia mewujudkan transisi energi,” ujar Roro.

Pengembangan hidrogen hijau, kata Roro, dapat mengurangi emisi karbon hingga 4,15 juta ton per tahun dan akan berkontribusi besar dalam upaya pelestarian lingkungan. Saat ini Komisi VII sedang mengupayakan agar rancangan undang-undang (RUU) mengenai energi baru terbarukan (EBT) bisa segera disahkan agar langkah PLN memperoleh dukungan yang lebih besar. “Kami berharap (hidrogen) bisa komersial, dari segi lingkungan bisa terjaga, dan tentunya berupaya untuk mengurangi emisi karbon,” ujar dia. (*)