Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

Senin, 18 Maret 2024 09:07 WIB

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan legislatif Pemilu 2024 di wilayah Jawa Timur telah dirampungkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu, 13 Maret 2024. Hasilnya, sejumlah inkumben terempas dari Senayan, salah satunya Johan Budi Sapto Pribowo di daerah pemilihan atau dapil Jawa Timur VII. Ia dipastikan gagal kembali menduduki kursi parlemen.

Johan Budi lahir di Mojokerto pada 29 Januari 1966. Johan Budi salah satu anggota DPR yang dulu kondang namanya sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sarjana Teknis Gas Universitas Indonesia itu pernah bekerja di berbagai bidang, salah satunya jurnalis dan staf khusus presiden.

Karier Johan Budi

Advertising
Advertising

1. Peneliti Lembaga Minyak dan Gas Bumi

Dikutip dari situs web DPR, Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1993-1995.

2. Jurnalis

Sejak 1995 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai sebagai jurnalis. Johan pernah menjadi reporter dan editor Forum Keadilan dari 1995 hingga 1999. Pada 1999 hingga 2005, Johan Budi bekerja di Tempo. Selepas dari Tempo, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai jurnalis.

3. KPK

Dikutip dari Antara, Johan Budi memulai kariernya di KPK pada 2005. Waktu itu di Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK, kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK pada 2009 sebagai juru bicara.

Johan telah menjadi Juru Bicara KPK sejak tahun 2006, tiga tahun setelah KPK didirikan pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara dan Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK pada 2008-2009. Pada 2009 Johan menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK.

4. Staf Khusus Kepresidenan

Pada 12 Januari 2016, Johan Budi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Staf Khusus Presiden. Pemilihan Johan Budi sebagai Staf Khusus Presiden, karena pengalamannya. Penunjukan Johan Budi membuat Jokowi emiliki empat staf khusus. Tiga orang lain yang menjabat sebagai staf khusus, yaitu Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, dan Lenis Kogoya.

5. Anggota DPR

Johan Budi masuk politik bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ia ikut dalam Pemilihan Legislatif pada 2019. Ia mengundurkan diri dari Staf Khusus Presiden, karena melanjutkan kariernya sebagai anggota DPR.

Pilihan Editor: Rekapitulasi Suara KPU, Johan Budi hingga Krisdayanti Terdepak dari Senayan

Berita terkait

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

36 menit lalu

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

Nayunda Nabila dan pihak biro perjalanan swasta akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Relawan Ungkap Alasan Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta

36 menit lalu

Relawan Ungkap Alasan Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, mengungkapkan alasan batal mencalonkan eks Menteri ESDM tersebut di Pilkada Jakarta sebagai calon independen.

Baca Selengkapnya

Kata Gus Yusuf yang Bakal Diusung PKB Jadi Calon Gubernur pada Pilkada Jateng

53 menit lalu

Kata Gus Yusuf yang Bakal Diusung PKB Jadi Calon Gubernur pada Pilkada Jateng

Gus Yusuf mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

1 jam lalu

Pengamat: Anggota Pansel KPK Harus Bersih dari Genealogi Politik

Anggota Pansel KPK diminta agar bersih dari genealogi politik.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

2 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

3 jam lalu

5 Fakta Dharma Pongrekun-Kun Wardana Serahkan Syarat Dukungan Pilkada DKI

Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi menyerahkan berkas dukungan sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi

4 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Hari Ini, Jaksa KPK Hadirkan Delapan Pejabat Kementan Sebagai Saksi

Semua saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini adalah bawahan Syahrul Yasin Limpo semasa jadi Menteri Pertanian.

Baca Selengkapnya

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

4 jam lalu

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membenarkan dirinya saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya lantaran sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

5 jam lalu

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

17 jam lalu

Kementerian Keuangan Bebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Usai Dilaporkan ke KPK

Direktorat Jenderal Bea Cukai telah membebatugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy sejak 9 Mei 2024

Baca Selengkapnya