Didin Damanhuri Klaim Ribuan Orang Bakal Gelar Demonstrasi Serentak di 19 Maret

Minggu, 17 Maret 2024 19:10 WIB

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Didin S. Damanhuri mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta dan daerah pada Selasa, 19 Maret 2024.

Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10 ribu orang dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa.

Dia menjelaskan, massa tersebut berasal dari 55 simpul gerakan masyarakat sipil di sekitar Jabodetabek, termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM.

"Rencananya gerakan masyarakat sipil dalam koordinasi GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serempak," kata Didin kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Adapun daerah yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bandung, Banten, Medan, Makasar, dan sebagainya. Jika ditotal, kemungkinan jumlahnya lebih dari 10 ribu.

Advertising
Advertising

"Tuntutannya satu, tolak Pemilu curang," ucap guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Kedua, mendesak DPR menyelenggarakan hak angket. Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Presidium GPKR lain sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, tak menjelaskan secara gamblang berapa banyak massa yang hadir dalam aksi demonstrasi Selasa lusa.

"Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din saat dihubungi secara terpisah, Ahad.

Dia lantas mengirim poster seruan aksi demonstrasi tersebut. Dalam poster itu, GPKR mengajak masyarakat untuk mencegah kezaliman.

"Pemilu/Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi, hukum/perundang-undangan yang berlaku, dan etika politik dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil," bunyi poster tersebut.

Pilihan Editor: Forum BEM DIY Desak Pemilu 2024 Diulang dan Pecat Semua Komisioner KPU

Berita terkait

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

2 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

2 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

2 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

4 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

6 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

6 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Kirim Surat Terbuka, BEM UNS Solo Desak Nadiem Mundur Jika Tak Bisa Atasi Persoalan UKT

7 jam lalu

Kirim Surat Terbuka, BEM UNS Solo Desak Nadiem Mundur Jika Tak Bisa Atasi Persoalan UKT

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo melayangkan surat terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim berkaitan dengan polemik seputar uang kuliah tunggal (UKT).

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

8 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

8 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

10 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya