Yakin Pilpres 2024 Cuma Satu Putaran, Yusril Sebut Tak Ada Putaran Kedua

Minggu, 17 Maret 2024 18:00 WIB

Pakar Hukum Tara Negara Yusril Ihza Mahendra menjalani pemeriksaan kasus ketua KPK nonaktif Firli Bahuri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 January 2024. Yusri mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum diperiksa sebagai saksi meringankan Firli Bahuri kasus dugaan pemerasan yang dialami Mentan Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, yakin bahwa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran.

Yusril mengatakan Prabowo-Gibran telah memperoleh lebih dari 50 persen suara. Seperti diketahui, menurut rekapitulasi KPU per 17 Maret pukul 16.00, keduanya mendapatkan 58,82 persen suara. Paslon dengan nomor urut 02 itu juga menang di lebih dari setengah provinsi yang ada di Idonesia.

"Maka sudah dipastikan beliau itu sebagai pemenang, artinya tidak akan ada putaran kedua," kata Yusril dalam video di Instagram pribadinya @yusrilihzamdh pada Ahad, 17 Maret 2024.

Yusril menuturkan, hasil akhir itu lah yang nantinya dapat menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pada putaran pertama belum ada pemenang, kata dia, belum ada sidang MK.

Sebab, akan dilanjutkan pada putaran kedua. Setelah ada hasil final di putaran kedua, baru kemudian dibawa ke MK.

Advertising
Advertising

"Nah, sekarang ini sudah pasti tidak ada putaran kedua. Bahkan hanya putaran pertama dan putaran pertama sudah ada pemenangnya," ucap Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menuturkan, pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 20 Maret mendatang.

Adapun peserta Pemilu yang tidak puas dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum atau PHPU ke MK, maksimal tiga hari setelah pengumuman KPU.

"Berarti tanggal 23 harus mendaftar," kata Yusril.

Lebih lanjut, dia memperkirakan sidang permohonan PHPU ini baru dimulai pada 16 April 2024. Sebab, saat ini sudah Ramadan dan ada libur panjang menjelang Idul Fitri.

Adapun MK diberi waktu 14 hari untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. "Berarti kalau 16 dia bersidang, ya sekitar 30 Maret sudah harus ada keputusan," ucap Yusril.

Dia menekankan, tenggat waktu ini tidak bisa dilampaui karena sudah ada dalam undang-undang. Dengan begitu, sengketa Pilpres di MK tidak akan mengganggu jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Berita terkait

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

19 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

20 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

23 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

1 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya