Bantah Isu Munaslub, Golkar Pastikan Munas Tetap Dilaksanakan Desember 2024

Minggu, 17 Maret 2024 15:22 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, membantah isu pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Golkar yang akan diselenggarakan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berakhir. Dave memastikan, Munas partai beringin itu tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada Desember 2024.

Dia juga membantah, pembahasan pengajuan waktu pelaksanaan Munas sudah dibahas di internal partai. "Tidak ada (pembahasan wacana Munas diajukan. Munas tetap sesuai jadwal yang tertera dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar," ujar Dave dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 17 Januari 2024.

Dave mengatkan, saat ini partai masih fokus memantau proses perhitungan suara hasil Pemilihan Legislatif atau Pileg dan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Dia juga menyebut, Golkar masih menunggu pengumuman resmi pemenang Pemilu 2024. "Kami juga sedang dalam tahapan menjelang pilkada serentak," kata dia.

Ditanya mengenai sejumlah nama yang diisukan menjadi calon ketua umum menggantikan Airlangga, Dave mengatakan Golkar terbuka mengenai hal itu. "Golkar terbuka untuk semua masuk dalam Golkar. Berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Dave.

Sebagaimana diketahui, selain Airlangga, sejumlah nama mencuat untuk menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Mereka yang disebut berpeluang menggantikan Airlangga adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga putera sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.

Advertising
Advertising

Adapun laporan Koran Tempo edisi Selasa, 12 Maret 2024, mewartakan rencana Munaslub Golkar yang akan dilaksanakan sebelum Jokowi lengser. Isu Munaslub itu sudah menggelinding pada pertengahan tahun lalu, tapi kandas karena pengurus Golkar di daerah menentangnya. Mereka memilih berkonsentrasi pada pemenangan Pemilu 2024.

Di tengah isu Munaslub itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan maju sebagai ketua umum. Ia pun memastikan tetap menjadi kader partai beringin dan tidak pernah berpindah partai sejak bergabung pada 2009. "Saya tidak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," kata Bahlil pada 25 Juli 2023.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan sudah mendengar informasi bahwa Bahlil didorong maju sebagai Ketua Umum Golkar melalui munas pada tahun ini. Munas Golkar, kata Ridwan, sangat dimungkinkan dipercepat sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober mendatang. "Bukan munaslub. Ini periodisasi munas karena sudah memasuki 2024," kata Ridwan pada 3 Maret lalu.

Pilihan Editor: Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

YOHANES MAHARSO | ANDI ADAM

Berita terkait

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

1 jam lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

2 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

3 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

5 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

6 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

6 jam lalu

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Sejumlah anggota dewan berikut ini memberikan respons terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Sejumlah PTNBH.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

8 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

9 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

9 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

9 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya