TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) resmi didirikan pada hari ini, Sabtu, 9 Maret 2024. Sekretaris Eksekutif F-PDR, Rudy S. Kamri, mengatakan forum ini didirikan sebagai tindak lanjut untuk mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mundur.

“Kami minta kepada Presiden Jokowi untuk mundur secara sukarela karena dianggap telah melakukan abuse of power dalam penyelenggaraan Pilpres (2024),” ujar Rudy di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

Kalau tidak bersedia, kata Rudy, pihaknya bakal terus mendorong DPR untuk mengajukan hak angket dan mengupayakan langkah di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami juga meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mendiskualifikasi paslon 02. Karena Gibran menurut aturan yang berlaku diterima dengan cara yang cacat prosedur dan cacat hukum pada saat PKPU belum diubah,” tuturnya.

Forum penyelamat demokrasi itu juga mendorong agar TNI dan Polri aktif untuk bergerak secara netral dan berpihak kepada rakyat. “TNI dan Polri tidak boleh lagi diarahkan dan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu,” kata dia.

Rudy, mewakili Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, menginginkan ada objektivitas dari DPR untuk bergerak secara politik, dan mengusut indikasi kecurangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres.

“Kami mendukung tim hukum Paslon untuk bergerak dan menggugat di MK. Kecurangan ini, menurut kami dari forum sudah terstruktur, sistematis, dan masif.”

Adapun dalam deklarasi itu terlihat sejumlah tokoh antara lain TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.

Pilihan Editor: Stanford Mau Bangun Kampus di IKN, Kemendikbud: Kami Belum Terima Usulan Itu