Awal Puasa Berpotensi Berbeda, Ini Pesan Menteri Agama dan DPR untuk Umat Islam

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Kamis, 7 Maret 2024 16:46 WIB

Kapan libur awal puasa 2024. Foto: Canva

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadan bertepatan dengan 11 Maret 2024. Ada juga sebagian jamaah tarekat yang akan memulai puasa pada 10 Maret 2024. Sementara pemerintah baru akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1445 Hijriah pada 10 Maret 2024. Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau umat Islam tetap menjaga ukhuwah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan awal Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah/2024 Masehi," ujar Yaqut di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Imbauan Yaqut tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Umat Islam diimbau melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadhan dan menyampaikan pesan-pesan takwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa.

Takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Advertising
Advertising

Menag Yaqut juga berpesan agar umat Islam dalam syiar Ramadan tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala. Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid atau musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.

Imbauan Komisi VIII DPR

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengimbau segenap umat Islam di Tanah Air tetap saling menghormati apabila terdapat perbedaan awal Ramadan.

"Ada indikasi perbedaan awal Ramadhan, ada Muhammadiyah mungkin tanggal 11 Maret, dari Nahdlatul Ulama tanggal 12 Maret dan ini kami harapkan saling menghormati," kata Wachid dalam video singkat melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Ia menambahkan potensi perbedaan awal Ramadan itu juga jangan sampai membuat hilangnya momen kebersamaan di antara seluruh umat Islam di Indonesia.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Meskipun ada potensi perbedaan awal Ramadan, ia berharap seluruh umat Islam di Tanah Air dapat melaksanakan awal puasa secara bersama-sama.

"Tentu, kita menunggu dari hasil sidang isbat tersebut. Tentu harapan kami, 1 Ramadan bisa dilaksanakan secara bersamaan," kata dia.

Pilihan editor: Antisipasi Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK, KPU Sudah Siapkan Tim PHPU

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya