INFO NASIONAL - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama mengawal demokrasi dalam rangka merajut persatuan pasca-Pemilu 2024. Hal itu sesuai Undang-Undang ASN, terkait netralitas dan imparsialitas ASN dalam politik praktis.

“Tema kita hari ini, hari ini kita bicara tentang demokrasi, tentang pemilihan umum. Kalau kita melihat dari awal maka saat Indonesia didirikan, pendiri negara itu bersidang berhari-hari, berbulan-bulan, dan waktu yang paling panjang mereka gunakan untuk membahas banyak hal," kata Suhajar dalam Webinar Series 9 KORPRI Menyapa (KOMEN) dengan tema 'ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu' yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Menurut dia, ada dua hal yang sangat panjang yaitu bentuk negara dan dasar negara. Suhajar mengatakan, tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan itu, harus ada pemerintahan atau organisasi yang menjalankan, termasuk memilih pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu. Suhajar menjelaskan, untuk masuk ke dalam politik, rakyat mengorganisasikan diri dengan cara membentuk partai.

Fungsi partai politik yaitu menjadi jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan. Kemudian, partai menyiapkan orang untuk dicalonkan sebagai pemimpin.

Parpol juga harus menjalankan tugas utamanya untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik. “Semakin memperkuat ini, dalam arti kata melahirkan parpol yang kuat dan benar. Karena itu tugas parpol itu mendidik rakyat agar cerdas, karena itulah kami berusaha mengatakan bahwa parpol ini harus ditambah anggarannya untuk pendidikan politik rakyat,” ujar Suhajar.

Suhajar juga menjelaskan terkait kepemimpinan generasi milenial di kalangan ASN. Ia pun mendorong agar generasi milenial bisa memimpin dengan cara-cara yang baru. Sebab, menurutnya, saat ini rakyat menginginkan cara-cara pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai semangat zaman.

Selain itu, dalam reformasi birokrasi, Suhajar mengingatkan pada generasi saat ini untuk menghadapi perubahan jabatan-jabatan struktural yang perlahan beralih menjadi fungsional. Untuk itu, adaptasi dibutuhkan dengan cara meningkatkan keterampilan.

“Bahkan di negara-negara maju sekarang kalau Anda pergi ke Negara Bagian New York sudah tidak ada lagi jabatan-jabatan (struktural) itu, semua sudah sangat fungsional,” kata dia.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh yang hadir secara online, dan Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo yang hadir secara offline. (*)