Lonjakan Suara PSI, Komentar KPU hingga Dianggap Wajar oleh Grace Natalie

Rabu, 6 Maret 2024 07:37 WIB

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Jakarta - Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyita perhatian. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idham Holik berkomentar menyusul imbauan DPR RI kepada KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara PSI dengan penghitungan secara manual.

"Dan, dikarenakan hasil resmi di tingkat nasional itu belum ditetapkan, maka mohon kepada semua pihak agar bisa bersabar, menunggu hasil resmi rekapitulasi tingkat nasional yang akan diselenggarakan oleh KPU," katanya, Selasa, 5 Maret 2024, dikutip Antara. Ia mengimbau supaya menunggu rekapitulasi suara hasil, pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Gaduh Lonjakan Suara untuk PSI

1. Lonjakan Suara

Advertising
Advertising

Suara partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep ini menembus angka 3,13 persen. PSI membutuhkan 0,87 persen lagi untuk bisa menempatkan wakil di parlemen. Lonjakan suara PSI berselang waktu 24 jam pada 1 Maret hingga 2 Maret 2024. PSI memperoleh tambahan suara sebanyak 0,12 persen berdasarkan data dari Sirekap.

Data Sirekap pukul 13.00 WIB, pada 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 berselang 24 jam. Suara PSI yang mulanya sebanyak 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB bertambah menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

2. Tidak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis memandang lonjakan suara PSI dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak masuk akal. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang tergabung dalam koalisi, menyatakan beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI.

Julius mencurigai, Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. “Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” katanya, Jumat, 2 Maret 2024.

Lonjakan terlihat saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total. Menurut dia, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika yang masuk sudah melewati jumlah tertentu.

Adapun Jokowi enggan memberi komentar spesifik. “Tanya ke partai, tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

3. Penting Dikawal

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem ikut memberikan tanggapan terkait lonjakan suara dari Partai PSI. Program Manager Perludem Fadli Ramadhanil menjelaskan, persoalan kenaikan atau penurunan suara salah satu tantangan dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU. “Nah problem kita kan memang dalam proses rekapitulasi ini berlangsung berjenjang dan waktu cukup lama,” kata Fadli ketika dihubungi Tempo, Minggu, 3 Maret 2024.

Menurut Fadli, indikasi adanya kecurangan ini seharusnya dikawal oleh saksi-saksi peserta Pemilu. “Terutama yang paling penting dikawal oleh Bawaslu,” kata dia.

4. Politikus Berkomentar

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mencermati lonjakan suara PSI yang dinilai janggal. “Mohon atensi KPU dan Bawaslu, operasi apa ini? Meminjam Bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi "sayang anak" lagi?” tulis Romy dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu, 3 Maret 2024.

Politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP Chico Hakim mengatakan melejitnya suara PSI sebagai anomali. Meski kenaikannya hanya 0,6 persen, menurut dia, angka itu cukup besar. "Ibarat kalau PDI Perjuangannya naik 3 persen atau 4 persen," kata Chico kepada Tempo, Selasa, 5 Maret 2024.

5. Dianggap Wajar oleh Grace Natalie

Grace Natalie selaku Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara untuk PSI.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie, Sabtu 2 Maret 2024, dikutip Antara.

AMELIA RAHIMA SARI | EKA YUDHA SAPUTRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA | SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan Editor: Soal Lonjakan Suara PSI, KPU Minta Tunggu Hasil Resmi Rekapitulasi Tingkat Nasional

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

18 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

22 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya