Profil 7 Orang Anggota DKPP yang Sidang Petinggi KPU

Jumat, 1 Maret 2024 10:10 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan semua anggotanya menjalani sidang pemeriksaan Kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali.

Dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan para ketua KPU dan jajarannya diduga tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024. Hal tersebut membuat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya digelar pada hari ini juga diskors alias ditunda.

Dilansir dari dkpp.go.id, inilah jajaran anggota DKPP yang memeriksa petinggi KPU:

1. Ketua DKPP Heddy Lugito

Dilansir dari situs DKPP, pria kelahiran Boyolali, 5 Juli 1960 ini merupakan wartawan senior yang mengawali karirnya sebagai jurnalis di Majalah Tempo pada 1987-1994.

Advertising
Advertising

Heddy kemudian pindah ke Majalah Gatra pada 1994. Sejumlah posisi pernah diembannya, mulai dari Staf Redaksi (1994-1996), Redaktur (1996-1999), Redaktur Pelaksana (1999-2002), dan Redaktur Eksekutif (2002-2006). Heddy juga aktif di berbagai organisasi atau serikat media. Tercatat di tahun 2009-2017 menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat dan sebagai Sekretaris Jenderal Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia (2014-2018).

Di luar aktivitasnya sebagai wartawan, Heddy pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa BUMN, antara lain Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) pada 2015-2019.

2. Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah

Muhammad Tio Aliansyah lahir di Jakarta, 9 September 1974. Ia tumbuh besar dan meniti karir di Provinsi Lampung. Pria yang akrab disapa Tio ini mengawali karir yang berkecimpung pada pemilu dengan menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu 1999. Saat itu, ia masih terdaftar sebagai mahasiswa di STIH Muhammadiyah Lampung.

Kemudian, ia menjadi Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2014). Selain itu, ia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Lampung untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024.Tio pun pernah menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI unsur KPU Provinsi pada 2019-2021.

3. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo

Perempuan kelahiran Palu, 10 Juni 1967 ini sudah berkecimpung di dunia kepemiluan sejak 2009. Dimulai dengan menjabat sebagai Ketua Panwas Pemilu Kota Palu. Kinerjanya telah teruji dengan sejumlah pemilu, antara lain Pemilu Tahun 2009, Pilkada Kota Palu Tahun 2010, dan Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah 2011.

Karir perempuan yang akrab disapa Dewi dalam pengawasan kepemiluan tidak pernah surut. Pada 2012-2017 terpilih sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian naik ke pentas nasional dengan menjadi Anggota Bawaslu RI Periode 2017-2022.

4. Anggota DKPP J. Kristiadi

Sejak lahir pada 24 Maret 1948, J. Kristiadi tumbuh dan mengenyam pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1976. Nama besarnya telah dirintis sejak 1983, saat ia memulai menjadi peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Di lembaga think thank ini, J. Kristiadi telah menempati sejumlah posisi strategis, antara lain Ketua Departemen Politik (1991-1999), Wakil Direktur Eksekutif (1999-2004), dan Sekretaris Yayasan CSIS (2005-sekarang). Sentuhan dengan dunia kepemiluan juga pernah dirasakannya dengan menjadi konsultan untuk Jaringan Pemantau Pemilihan Rakyat (JPPR) di tahun 2000-2004.

5. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Ia lahir di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada 21 November 1970. Pria yang akrab disapa Raka Sandi ini tumbuh besar di Kabupaten Jembrana. Raka Sandi mendapat gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1999.

Karir kepemiluan Raka Sandi dimulai pada 2008, di mana ia menjadi Anggota KPU Provinsi Bali (periode 2008-2013). Selanjutnya, ia terpilih sebagai Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018. Setelah dua periode di KPU Provinsi Bali, Raka Sandi diangkat menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023.

6. Anggota DKPP Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom, Pria kelahiran Sukoharjo, 9 Juli 1973 ini adalah alumnus Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret. Terkait pengalaman kepemiluan, khususnya sebagai komisioner KPU dijalaninya saat menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Sukoharjo selama dua periode, yakni tahun 2008-2018.

Kariernya di lembaga penyelenggara pemilu (KPU) meningkat dengan terpilihnya Yulianto sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.Julianto tercatat juga sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia tahun 2019-2020.

7. Anggota DKPP Lolly Suhenty

Wanita kelahiran Cianjur, 28 Februari 1978 ini bukan orang baru di dunia kepemiluan. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat.

Lolly menjadi satu-satunya perempuan terpilih sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 April 2022. Kemudian dipercaya sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas.

MYESHA FATINA RACHMAN | IKHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: DKPP Putuskan Ketua KPU dan Jajaran Langgar Kode Etik

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

14 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya