Mahfud Md dan Muhammadiyah Sepakat Dukung Pendekatan Gereja untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Reporter

Antara

Jumat, 1 Maret 2024 09:25 WIB

TPNPB OPM merilis foto dan video kondisi terbaru Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens pada Rabu, 7 Februari 2024. Foto dan video itu dirilis tepat setahun sejak mereka menyadera sang pilot. Dok. TPNPB OPM

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md dan Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sepakat mendukung upaya pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Diketahui, Philip Mark Mehrtens saat ini masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

"Untuk daerah Papua mungkin bisa lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan gereja," kata Mahfud, dalam keterangannya Kamis, 29 Februari 2024.

Mahfud mengatakan semua upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia perlu dilakukan. Oleh sebab itu, Mahfud Md mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

"Selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Kami dukung langkah-langkah terukur yang akan dilakukan oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto," ujarnya.

Advertising
Advertising

Hal senada disampaikan Abdul Mu'ti. Menurutnya, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah melalui pendekatan tokoh agama dan masyarakat di Papua. Upaya itu, kata Abdul, tepat lantaran mayoritas masyarakat Papua merupakan pemeluk agama Kristen dan Katolik.

“Kami setuju itu dan semua pendekatan yang peaceful, pendekatan yang damai, yang tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua," kata Abdul Mu'ti saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, 28 Februari 2024.

Dengan latar belakang itu, lanjutnya, pendekatan melalui unsur keagamaan, yakni gereja dianggap akan lebih mudah diterima masyarakat, khususnya para anggota kelompok criminal bersenjata Papua yang menyandera pilot.

Dengan pendekatan tersebut, lanjut Abdul, pilot bisa diselamatkan dan pertumpahan darah di Tanah Papua pun bisa dihindari.

Selanjutnya: Topik ini kembali dibahas…

<!--more-->

Topik ini kembali dibahas dalam pertemuan antara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan PM Selandia Baru Christopher Luxon di Speaker Lounge New Zealand, Gedung Parlemen Selandia Baru, Selasa sore, 27 Februari 2024.

“Saya sampaikan menggunakan tokoh adat dan gereja di Papua yang kita gunakan, dan beliau (Luxon) sangat mengapresiasi,” ucap Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulisnya.

Sementara di dalam negeri, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mengatakan telah bertemu dengan tiga tokoh asal Nduga, Papua, yang juga membicarakan upaya membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens melalui pendekatan gereja.

"Mereka tiga tokoh asal Nduga juga ingin membantu, terutama dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Merthens ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024.

Pendekatan gereja dipilih lantaran mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen dan Katolik. Melalui pendekatan gereja, pihaknya dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada para penyandera untuk membebaskan pilot tersebut.

Hadi pun tidak menjelaskan secara teknis metode pendekatan gereja yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut baru berupa rencana yang belum direalisasikan.

"Ini baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan," kata Hadi.

Pilot pesawat Susi Air Phillip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pesawat yang dikemudikan pilot asal Selandia Baru itu kemudian dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Pilihan Editor: Mahfud Md Dukung Penggunaan Pendekatan Gereja untuk Bebaskan Pilot Susi Air dari Sandera KKB TPNPB-OPM

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

9 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Belum Terima Informasi Atas Tudingan Polda Papua yang Menyebut KKB Bunuh Warga Sipil

10 jam lalu

TPNPB-OPM Belum Terima Informasi Atas Tudingan Polda Papua yang Menyebut KKB Bunuh Warga Sipil

TPNPB-OPM belum merespons tudingan Polda Papua bahwa pembunuhan terhadap warga sipil Boki Ugipa adalah tindakan KKB.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

16 jam lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Polda Papua Tuding KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

1 hari lalu

Polda Papua Tuding KKB Bunuh Warga Sipil di Intan Jaya

Polda Papua menuding Kelompok kriminal bersenjata KKB atau telah membunuh warga sipil di Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

1 hari lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

2 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya