INFO NASIONAL – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa direktoratnya sedang melaksanakan hasil rekomendasi pada rapat koordinasi nasional (rakornas) Dukcapil pada Oktober 2023 di Palembang.

Pertama, tindak lanjut terkait rekomendasi dimunculkannya kembali anggaran APBN untuk mendukung layanan administrasi kependudukan di daerah. "Pak Mendagri telah menyampaikan surat permintaan dukungan APBN untuk layanan Adminduk kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan," ujarnya pada Selasa, 27 Februari 2024.

Pernyataan Teguh itu disampaikan dalam kegiatan bertema "Peran IKD Mendukung Percepatan Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik, di Harmoni One Hotel & Convention Centre, Batam.

Kedua, terkait usulan diangkatnya SDM non PNS, Mendagri telah mengirim surat kepada Menpan RB untuk mohon perhatian lebih lanjut. Ketiga, terkait perekaman dan pencetakan KTP-el, Ditjen Dukcapil menurunkan tim untuk membantu Dinas Dukcapil mempercepat layanan di sejumlah daerah. "Kami memberi dukungan berupa SDM, perangkat, blangko KTP-el, dan jaringan."

Keempat, tentang ketersediaan blangko KTP-el. Selama 2023, telah dilaksanakan pengadaan dan pendistribusian sebanyak 26.011.119 keping blangko KTP-el. Kelima perihal penguatan keamanan data kependudukan.

"Ditjen Dukcapil terus berkolaborasi dengan BSSN, Kemenkominfo dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan penguatan dan jaminan sistem keamanan data kependudukan," tutur Teguh.

Terakhir tentang dukungan Pemilu dan Pilkada 2024. Teguh menjelaskan, seluruh jajaran Dukcapil bahu membahu mendukung suksesnya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 melalui penyediaan data kependudukan yang akurat, layanan rekam dan cetak KTP-el terutama bagi pemilih pemula.

"Seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota bahkan membuka layanan hari libur/tanggal merah jelang Pemilu/Pilkada dan saat hari H pencoblosan,” kata dia. (*)