Bawaslu soal Dugaan Manipulasi DPT oleh PPLN: Sedang Diselidiki Gakumdu

Rabu, 28 Februari 2024 20:08 WIB

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty, menanggapi soal tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur yang dinonaktifkan. Mereka diduga melakukan manipulasi data pemilih.

Dia mengatakan proses penyelidikan itu masih dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, yang terdiri dari anggota Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri.

"Prosesnya sedang diselidiki Gakummdu, kita lihat nanti," kata dia, menanggapi pertanyaan apakah ketujuh orang itu dinonaktifkan atas dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), di gedung KPU, Rabu, 28 Februari 2024.

Namun dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi yang menyangkut masalah data pemilih di DPT, kata Lolly, sudah ada putusan. Putusan pelanggaran itu, menurutnya dikeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang. PSU ini direncanakan melalui pencoblosan di TPS dan kotak suara keliling.

"Rekomendasi Bawaslu itu kan sudah keluar. Dan itu sekarang sedang disiapkan. Kalau saya tidak keliru tanggal 9 dan 10 (Maret) akan ada PSU. Ini prosesnya sedang berjalan," ujar dia.

Adapun masalah pidana pemilu, yang tengah ditangani oleh Gakkumdu, kata Lolly, itu masih dalam proses penyelidikan. "Bawaslu belum boleh ngomong begitu karena masih ditangani Gakkumdu," tutur Lolly, menanggapi apa benar menyangkut manipulasi data oleh anggota PPLN.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda mengatakan Gakkumdu akan memeriksa anggota PPLN dugaan pelanggaran pemilu. Pemeriksaan itu tentang dugaan manipulasi data DPT di Kuala Lumpur.

"Ada dugaan memanipulasi data pemilih. Jadi tim diturunkan ke Kuala Lumpur," kata Herwyn saat ditemui kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 27 Februari 2024.

Selanjutnya, Lolly mengatakan adanya DPT bermasalah. Dia mengatakan dari 447.258 DPT Kuala Lumpur, yang dicoklit (pencocokan dan penelitian) hanya 68 ribu. Hal itu menjadi pemicu masalah pemilu di Kuala Lumpur. "Ada orang yang tidak berhak memilih, milih (coblos) karena DPT tidak tercoklit dengan baik," ujar dia.

Pilihan Editor: KPU Nonaktifkan 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

16 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

2 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya