TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta wartawan mengecek dulu ke pasar sebelum mengabarkan soal harga beras. Jokowi mengatakan secara harian dia mengecek dan selalu mendapat angka harga beras.

"Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Ini yang pasar-pasar beras harus dicek," kata Jokowi ditemu di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

"Coba kalian ke pasar Cipinang cek harganya turun atau naik," kata Jokowi. Dia tidak mengelaborasi data yang dimaksud.

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, 27 Februari 2024, harga beras premium naik dari pekan sebelumnya menjadi Rp 16.420. Sementara, harga beras medium juga naik menjadi Rp 14.330. Harga beras tertinggi berada di Papua Pegunungan, yaitu beras medium Rp 20.980 dan beras premium Rp 24.490.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyoroti kenaikan harga beras menjelang Ramadan 2024. Menurutnya, tren harga pangan yang masih tinggi dapat berkontribusi signifikan pada tingkat inflasi.

Yusuf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kenaikan harga pangan, terutama beras, yang saat ini mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, inflasi Indonesia mencapai 2,31 persen, yang merupakan yang terendah dalam 23 tahun terakhir, tetapi inflasi pangan mencapai 6,73 persen, hampir tiga kali lipat lebih tinggi.

"Kenaikan harga pangan yang melonjak tinggi saat ini, terutama beras, adalah mencemaskan," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo, dikutip pada Selasa, 27 Februari 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Selasa, 27 Februari 2024, mengatakan meski harga harga beras di pasaran meningkat, saat ini petani sedang menikmati keuntungan karena harga gabah mencapai Rp 8.000.

Muhadjir menyebut, harga gabah pada akhir Desember hanya Rp 3.000 hingga Rp 4.000. "Karena itu, kami juga harus menjaga pendapatan petani agar baik. Tetapi juga jangan sampai ini mengancam ketersediaan pangan nasional," kata dia.

Menko PMK mengklaim, pemerintah juga telah berupaya membuka keran impor untuk mengatasi mahalnya harga beras. Namun, Muhadjir mengklaim, importasi beras yang dilakukan pemerintah juga tidak mudah karena banyak negara eksportir yang tidak membuka kran ekspor beras.

"Pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang sudah terukur, sehingga ke depan mungkin selalu stabil. Kita mungkin tinggal 1-2 bulan inilah (harga beras mahal)," kata dia.

Pilihan Editor: Ketua KPU: 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur yang Dinonaktifkan Sempat Dilaporkan ke DKPP