Bagi-Bagi Komisaris BUMN untuk Pendukung Prabowo-Gibran, Pakar: Politik Balas Budi

Rabu, 28 Februari 2024 01:00 WIB

Adi Prayitno. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bagi-bagi jabatan komisaris BUMN kepada para pendukung Prabowo-Gibran merupakan bentuk balas budi politik. Menurut dia, hal itu alamiah dalam politik mutakhir.

Baru-baru ini tim sukses Prabowo-Gibran, Prabu Revolusi, didapuk menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Eks jurnalis dan Politikus Partai Perindo itu sempat berada di barisan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud sebelum loncat pagar

Sebelum mengangkat Prabu jadi komisaris, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat istri Komandan TKN Fanta Muhammad Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.

"Sepertinya itu bagian dari balas budi politik. Hal alamiah dalam politik kita mutakhir," ujar Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.

Secara prinsip, Adi mengatakan dukung mendukung dalam politik akan berujung pada pembagian kekuasaan atau sharing of power di semua tingkatan. Justru aneh bila seseorang mendukung calon tertentu tak berharap apa pun di kekuasaan. "Ya inilah realitas politik kita, mazhabnya untung dan rugi," kata Adi.

Advertising
Advertising

Adapun Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri menilai Menteri BUMN Erick Thohir mengembalikan BUMN sebagai sapi perah politik dengan menunjuk dua pendukung Prabowo-Gibran sebagai komisaris BUMN. 'Seperti tahun 60-an. Terjadi lagi," katanya ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

Selain itu, dia juga menyinggung adanya alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan untuk pendanaan politik. "Untuk membiayai lembaga-lembaga survei, maka harusnya para komisaris dapat mencegahnya. Tapi, akhirnya jadi bobol," tuturnya.

Penunjukan komisaris secara tidak objektif ini, kata Didin mesti dihentikan karena merugikan negara. "Ini harus dihentikan, karena yang rugi (adalah) rakyat yang membutuhkan pelayanan BUMN yang profesional, berintegritas dan berakhlak. Padahal, tagline BUMN masa Erick Tohir kan BUMN Berakhlak. Jadi kontradiktif," ujar Didin.

Dia mengaku heran dengan sikap yang diambil tim pasangan calon nomor urut dua tersebut. Mereka sudah berpesta deklarasi kemenangan. "Dan lebih jauh, malah sudah bagi-bagi jatah Komisaris BUMN," katanya.

ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Ridwan Kamil Diisukan Maju Pilkada DKI 2024, Sahroni: Gampang Lawannya

Berita terkait

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

9 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

14 jam lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

14 jam lalu

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Klaim Banyak Pihak Puji Perkembangan Pesat Timnas Indonesia Usai Piala Asia U-23

17 jam lalu

Erick Thohir Klaim Banyak Pihak Puji Perkembangan Pesat Timnas Indonesia Usai Piala Asia U-23

Erick Thohir menilai banyak pihak mengaku terkejut melihat pencapaian Timnas Indonesia U-23 saat ini. Apa argumentasinya?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

19 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

21 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

1 hari lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

PSSI Bicara Target Baru Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia Usai Piala Asia U-23 2024

1 hari lalu

PSSI Bicara Target Baru Shin Tae-yong Bersama Timnas Indonesia Usai Piala Asia U-23 2024

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengatakan pencapaian Shin Tae-yong di Piala Asia U-23 2024 akan menjadi landasan penentuan targetnya ke depan.

Baca Selengkapnya

PSSI Diminta Tak Bergantung ke Diaspora Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos ke Olimpiade Paris 2024

1 hari lalu

PSSI Diminta Tak Bergantung ke Diaspora Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Mohamad Kusnaeni nilai talenta diaspora sebaiknya dijadikan pelengkap, yang utama pembinaan pemain muda untuk membangun Timnas Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

1 hari lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya