Komeng Berpeluang Besar Masuk ke Senayan, Segini Perolehan Suaranya

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 27 Februari 2024 19:17 WIB

Komedian Alfiansyah alias Komeng memberikan keterangan pers saat pendaftaran Bakal Calon anggota DPD RI dari Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 13 Mei 2023. Komeng menjadi salah satu dari 55 bakal calon yang bakal mengikuti proses verikasi menjadi calon tetap anggota DPD oleh KPU Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Novrian Arbi

TEMPO.CO, Jakarta - Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Provinsi Jawa Barat telah mencapai 65,36 persen atau 91.805 dari 140.457 TPS hingga Selasa sore, 27 Februari 2024. Pelawak dan seniman Alfiansyah Bustami Komeng untuk sementara memperoleh suara terbanyak dengan 20,81 persen atau 2,36 juta suara disusul Aanya Rina Casmayanti dengan 8,59 persen (sekitar 975 ribu suara) dan Jihan Fahira dengan 7,13 persen (sekitar 810 ribu suara).

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, mengatakan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum atau Pemilu 2024 di daerah tersebut sudah lebih dari 50 persen. Rinciannya, rekapitulasi pemilihan presiden sudah 75 persen, DPR RI 65 persen, dan DPRD provinsi 57 persen.

Hedi menuturkan saat ini rekapitulasi suara di beberapa daerah sudah mulai masuk ke tingkat kabupaten dan kota, usai penghitungan suara tingkat kecamatan dinyatakan rampung.

"Seperti Kabupaten Indramayu, kemudian Kabupaten Bogor, kemudian juga Kota Banjar. Itu mereka menyampaikan pemberitahuan akan melaksanakan rekapitulasi tingkat kota atau kabupaten. Itu artinya di selain wilayah itu masih rekap tingkat kecamatan," ucapnya saat dihubungi di Bandung.

Untuk rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan kota, kata Hedi, ditargetkan selesai sampai dengan awal Maret 2024. "Untuk tingkat kabupaten atau kota itu batas waktunya harus selesai sampai 3 Maret 2024," tuturnya.

Advertising
Advertising

Berdasarkan data resmi dari KPU RI pada Selasa pukul 18.00 WIB, untuk perolehan suara Pilpres 2024 di Jawa Barat, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendominasi dengan memperoleh 75.037.619 suara atau 58,84 persen, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 31.188.917 (31,6 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 21.298.216 (9,83 persen).

Rekapitulasi suara pilpres di Jabar sudah mencapai 75,44 persen atau setara data 105.959 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 140.457 TPS. Untuk perolehan suara DPR RI di Jabar, data yang diterima sudah 60,59 persen atau setara 85.098 dari 140.457 TPS.

Partai Golkar sementara unggul dengan memperoleh suara 16,69 persen, diikuti Gerindra 15,65 persen, PKS 12,01 persen, PKB 11,76 persen, dan PDI Perjuangan 11,12 persen.

Adapun perolehan suara DPRD Provinsi Jabar, data yang diterima 58,09 persen atau setara 81.594 dari 140.457 data TPS.

Partai Gerindra di posisi teratas dengan memperoleh 16,53 persen, Golkar 14,82 persen, PKS 12,67 persen, PKB 12,25 persen, dan PDI Perjuangan 11,36 persen.

Pilihan editor: PSI Disebut Masih Berpeluang Lolos ke Senayan, Begini Penjelasannya

Berita terkait

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

1 jam lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

2 jam lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

2 jam lalu

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

7 jam lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

9 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

23 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

1 hari lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

1 hari lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

2 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya