PSI Disebut Masih Berpeluang Lolos ke Senayan, Begini Penjelasannya

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 27 Februari 2024 18:34 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI masih berpeluang meraih kursi parlemen, meskipun hasil hitung sementara perolehan suaranya masih berada di angka 2,6 persen. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni pada Selasa, 27 Februari 2024 melalui keterangan tertulis.

Vivin mengatakan survei terakhir menjelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 menunjukkan elektabilitas PSI melebihi 4 persen. Menurut dia, survei dan quick count tersebut memiliki margin kesalahan.

"Artinya, meskipun PSI saat ini berada di bawah ambang batas 4 persen, masih ada kemungkinan hasil real count KPU bisa mendekati atau melewatinya," kata Vivin seperti dikutip Antara.

Dia menyebutkan perolehan suara PSI meningkat dibandingkan saat pertama kali mengikuti pemilu pada 2019, yang hanya meraih 1,89 persen suara secara nasional. Dengan capaian tersebut, meskipun PSI gagal melaju ke Senayan (DPR RI), perolehan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota cukup signifikan.

"Seperti di DKI Jakarta yang mampu menguasai satu fraksi. Kenaikan suara pada Pemilu 2024 memberi peluang PSI bisa merebut kursi lebih banyak lagi di daerah dan memungkinkan PSI bisa berlaga pada pilkada akhir tahun ini. Misalnya, di DPRD Kota Solo (Surakarta) dari raihan satu kursi pada Pemilu 2019 bisa melonjak menjadi lima kursi, dan merebut satu kursi di DPRD Provinsi Jateng dari Dapil Jateng I (Kota Semarang),” ujar Vivin.

Advertising
Advertising

Menurut dia, saat ini yang harus dilakukan oleh kader-kader PSI adalah memastikan proses rekapitulasi suara di KPU berlangsung jujur dan transparan.

"Proses mengawal suara sampai tuntas sangat penting dilakukan, mengingat kesalahan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi sangat mungkin terjadi dan dialami siapa saja," tuturnya.

<!--more-->

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Sebelumnya, PSI tetap merasa yakin bakal lolos ke Senayan. “Kami optimistis lolos, jadi tidak perlu berandai-andai. Tunggu saja hasil resmi dari KPU,” kata Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Sigit Widodo kepada Tempo pada Ahad, 25 Februari 2024.

Sigit tak mau berandai-andai jika partainya tak lolos ke Senayan. Dia justru menyampaikan hal yang akan dilakukan partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, itu jika nantinya duduk di kursi parlemen. Menurut Sigit, yang menjadi prioritas utama partainya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

“PSI akan melakukan disrupsi dengan membuka secara transparan pembahasan anggaran dan RUU di DPR,” kata Sigit.

BAGUS PRIBADI | ANTARA

Pilihan editor: Reaksi Kemenhan atas Rencana Jokowi Beri Prabowo Kenaikan Pangkat Kehormatan Jenderal TNI

Berita terkait

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

3 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya