Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

Reporter

Antara

Selasa, 27 Februari 2024 15:27 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menkes Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.

Budi mengatakan program makan siang gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin kemarin, 26 Februari 2024.

Dia menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya. Salah satunya program andalan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.

Meski begitu, menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan.

Advertising
Advertising

Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.

"Jadi ini udah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi.

Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, contohnya di sekolah atau pesantren.

"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," katanya.

Saat ditanya terkait pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda. "Kalau di Jogja ya cukup," kata Budi.

Airlangga: Program makan siang merupakan amplop anggaran

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pembahasan program makan siang dalam kabinet Jokowi itu merupakan amplop anggaran.

Secara umum metode amplop dapat dipahami sebagai cara menganggarkan pengeluaran dengan menyisihkan uang sesuai pos-pos kebutuhannya.

“Harus dibaca detailnya lagi,” kata Airlangga, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024.

Ketika ditanya mengapa program Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak dibahas oleh Pemerintah Jokowi, Airlangga menjawab program mereka, “Nggak pake anggaran.”

Selanjutnya: Ketua Umum Partai Golkar ini enggan...

<!--more-->

Ketua Umum Partai Golkar ini enggan mengelaborasi lebih lanjut soal pernyataannya tersebut. Airlangga bergegas meninggalkan Istana dengan mobil dinasnya.

Diketahui, program makan siang gratis Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka - putra sulung Jokowi di Pilpres 2024, dibahas dalam asumsi APBN 2025 pada Senin kemarin, 26 Februari 2024.

Jokowi mengatakan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal 2025 dibahas dalam sidang untuk menjadi jembatan hingga menjaga keseimbangan pembangunan. Tujuannya mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum," kata Jokowi dalam sambutannya dalam sesi terbuka sidang kabinet.

Usai rapat kabinet kemarin, Airlangga menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP untuk makan siang gratis. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.

“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga.

Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis.

Menurut penuturan Airlangga, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, dia belum bersedia untuk mengungkap secara spesifik wilayah mana saja yang anak mendapat program makan siang dan susu gratis ini.

Program makan siang gratis sudah dibahas Kabinet Jokowi, meskipun belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum soal siapa pemenang Pilpres 2024.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Pengamat Nilai Bakal Repot Bila Jokowi Intervensi Urusan Menteri Kabinet Prabowo

Berita terkait

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

1 jam lalu

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

Menurut Bappenas perencanaan program makan siang gratis akan masuk Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029

Baca Selengkapnya

Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

3 jam lalu

Warteg Bisa Kecipratan Program Makan Siang Gratis? Kowantara: Banyak Tantangannya

Banyak pelaku usaha warteg melihat ada peluang bisnis dari program makan siang gratis, tapi ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

4 jam lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

1 hari lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

2 hari lalu

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Baca Selengkapnya

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

2 hari lalu

PKS Ingatkan Prabowo yang Minta Pemerintahannya Tidak Diganggu: Kontrol Pemerintah Wajib

PKS mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

2 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

2 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

3 hari lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya