TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengikuti rapat dalam Sidang Paripurna Kabinet Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Risma muncul lagi setelah sejumlah isu keretakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi.

Risma berpartisipasi dalam rapat kabinet bersama menteri lain yang dimulai sekitar pukul 9.30 WIB. Politikus PDIP itu keluar Istana sekitar pukul 10.56 WIB.

Ketika keluar, Risma sempat senyum dan melambaikan tangan ke awak media. Namun, ia tak mengucap sepatah kata pun ke wartawan saat ditanya beberapa hal seperti kehadirannya, arahan Jokowi dalam rapat hingga isu ketidaknyamanan.

Di tengah persaingan pemilu 2024, muncul isu mulai dari sejumlah menteri yang berniat mundur hingga ketidaknyamanan bekerja di kabinet Jokowi. Kabar ketidaknyamanan menteri itu disuarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengklaim mendapat informasi itu dari Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Hasto mengatakan ketika mau rapat, Bekas Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu. Meski demikian, Sekjen PDIP tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.

“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini, 30 Januari 2024.

Risma tak pernah terlibat dalam pembagian bantuan sosial atau bansos yang seharusnya berada di bawah kewenangannya sebagai Menteri Sosial. Pembagian bansos di tahun politik oleh Pemerintah Jokowi dianggap oleh sejumlah pihak menguntungkan pasangan calon tertentu.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat meminta Risma membuat panggung sendiri untuk membagikan bantuan sosial jika tidak diajak presiden. Bahlil juga mengklaim tidak ada politisasi bansos pemerintah.

Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bukan dari Kementerian Sosial.

“Ya kalau ga diajak, memang kita ini kan pembantu. Siap untuk diajak dan siap untuk tidak diajak,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Ya buat panggung lagi lah. Buat aja. Kewenangan dia kok. Kenapa sih, rasanya kita kayak anak kecil aja.”

DANIEL A. FAJRI


Pilihan Editor: Bansos Jokowi, Tak Jamin Bantuan Berlanjut hingga Mempertimbangkan Anggaran