Ari Yusuf Amir Siap Pimpin Tim Hukum Timnas AMIN Adukan Indikasi Kecurangan Pemilu ke MK, Ini Profilnya

Minggu, 25 Februari 2024 07:35 WIB

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) akan melayangkan sengketa hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini akan dipimpin Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir.

Ari Yusuf Amir mengungkap hal ini akan disokong oleh Ketua Dewan Pakar AMIN Hamdan Zoelva, Refly Harun, Heru Widodo, Sugito Atmo, Zaid Mushafi, Kamal, Bambang Wijayanto, dan ratusan pengacara lainnya. Penyusunan materi pengajuan gugatannya disebut akan segera rampung. "Sudah 80 persen," kata Ari dalam keterangannya.

Ari menyebut gugatan ke MK ini akan diajukan setelah hasil resmi Pilpres 2024 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pihaknya berharap gugatan ini bisa menghasilkan putusan yang mendiskualifikasi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Profil Ari Yusuf Amir

Ari Yusuf Amir merupakan advokat pendiri kantor hukum Ail Amir and Associates. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, magister hukum Universitas Indonesia Jakarta dan doktor ilmu hukum UII Yogyakarta.

Advertising
Advertising

Dikutip dari laman arifyusufamir.com, kemampuan advokasi Ari mulai diasah saat memimpin Himpunan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) saat masih kuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Ari menekankan aspek hukum bisnis dalam akademisnya melalui Program Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan Program Doktor Hukum Pidana Korporasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarya.

Ari sendiri mengawali karir sebagai advokat di Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta. Ari diketahui pernah terlibat dalam perkara besar. Ia pernah menangani sengketa Pilgub Sumsel, Pilgub Kaltim, hingga perkara Pilkada di MK.

Ia pun pernah menjadi kuasa hukum sejumlah tokoh seperti eks Ketua KPK Antasari Azhar, eks Kabareskrim Polri Susno Duadji, eks KSAD Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu, hingga Rizieq Shihab.

Ari juga telah menelurkan sejumlah buku terkait hukum. Beberapa di antaranya adalah Strategi Bisnis Jasa Advokat, Pidana untuk Pemegang Saham Korporasi, dan Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi.

Pilihan Editor: Timnas AMIN Sebut Pilpres 2024 Dibayangi Kejahatan Pemilu Secara Masif

Berita terkait

Pengacara Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan di Kasus Impor Gula

6 jam lalu

Pengacara Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan di Kasus Impor Gula

Eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong, membantah memiliki kepentingan dari impor gula kristal mentah pada 2015-2016 silam.

Baca Selengkapnya

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

8 jam lalu

Dianggap Ganggu Ketenagakerjaan Indonesia, MK Minta Pemberi Kerja Asing Wajib Penuhi Persyaratan

Hakim MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh serta Serikat Pekerja ihwal uji materiil Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rakor Kemenko Perekonomian

9 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rakor Kemenko Perekonomian

Pengacara mengatakan surat-surat ihwal izin impor gula di masa Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan menteri perdagangan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

9 jam lalu

MK Kabulkan Permohonan Serikat Pekerja Buruh soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Serikat Pekerja dalam UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

16 jam lalu

Kemnaker Klaim Hormati Putusan MK soal UU Ciptaker, tapi Tak Jelaskan Nasib Skema Pengupahan

Kemnaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya

Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK, Ada PKWT hingga PHK

1 hari lalu

Daftar Lengkap 21 Pasal UU Cipta Kerja yang Direvisi MK, Ada PKWT hingga PHK

MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, mulai dari ketentuan PKWT, PHK, hingga tenaga kerja asing.

Baca Selengkapnya

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

1 hari lalu

Gugatan UU Cipta Kerja Diterima, Kontrak Kerja Maksimal 5 Tahun dan PHK Tak Boleh Asal

MK mengabulkan sebagian gugatan UU Cipta Kerja, seperti PKWT maksimal lima tahun dan perundingan wajib dilakukan sebelum PHK.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Partai Buruh: Keadilan Masih Ada

1 hari lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Partai Buruh: Keadilan Masih Ada

Dikabulkannya uji materi terhadap UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan keadilan masih ada, kata Ketua Partai Buruh.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah

1 hari lalu

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh soal UU Cipta Kerja, 21 Pasal Diubah

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diujikan terkait UU Cipta Kerja itu.

Baca Selengkapnya

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

2 hari lalu

MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, Ini 6 Poin Penting Putusannya

MK kabulkan uji materi tentang UU Cipta Kerja, minta DPR dan Pemerintah membuat UU ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari Omnibus Law

Baca Selengkapnya