94 Petugas Pemilu 2024 Meninggal dan Ribuan Sakit, KPU Dituntut Bertanggung Jawab

Reporter

Tempo.co

Editor

Devy Ernis

Kamis, 22 Februari 2024 19:54 WIB

Kepala Puskesmas Telaga Youke Lumataw (kanan) memeriksa kondisi seorang Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalani perawatan di ruang rawat inap Puskesmas Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis, 15 Februari 2024. KPU Kabupaten Gorontalo mencatat 18 petugas KPPPS harus menjalani perawatan akibat sakit dan kelelahan pada pelaksanaan Pemilu 2024. ANTARA/Adiwinata Solihin

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Rozi Brilian mengungkapkan sebanyak 94 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia dan ribuan KPPS dinyatakan sakit akibat kelelahan. Data itu berasal dari angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun penyebab kematian di antaranya penyakit jantung, kecelakaan, hipertensi, dan gangguan pernapasan akut. Atas kejadian itu, KontraS meminta agar Komisi Pemilihan Umum atau KPU dapat bertanggung jawab. Semestinya, kata dia, KPU secara terbuka dapat menjelaskan mengapa kejadian itu terus berulang saat pemilu.

"Berulang-ulang disebutkan alasan kelelahan.Pada 2019 kita ingat juga 800 lebih KPPS meninggal karena kelelahan artinya tida ada perbaikan signifikan dari KPU melihat permasalahan soal kematian KPPS," kata Rozi Brilian di Gedung KPU Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

KontraS, kata dia, merupakan organisasi yang menjunjung hak asasi manusia sehingga persoalan meninggalnya KPPS menjadi isu yang perlu dilihat dari sisi tersebut. Dia mengatakan hak asasi manusia menjadi hal yang perlu dikedepankan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kami juga menagih KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menyampaikan ke publik secara transparan dan akuntabel bagaimana kompensasi yang akan di berikan kepada keluarga korban baik yang sakit dan meninggal dunia," ujarnya.

Advertising
Advertising

Menanggapi hal itu, Anggota KPU RI Idham Holik mengklaim lembaganya telah membuat kebijakan untuk mengantisipasi kelelahan anggota KPPS. Salah satunya dengan membuat batas usia calon anggota KPPS dari 17-55 tahun. "Di pemilu sebelumnya tidak ada batasan usia," katanya. Adapun KPU, kata dia, juga memberikan santunan kepada keluarga korban.

Pilihan Editor: Rentetan Aksi Demo di KPU Tolak Pemilu Curang, Mahasiswa hingga Buruh Turun ke Jalan

Lisa Syaiful (Magang)

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

21 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya