Jokowi Tak Jamin Bansos Beras Lanjut setelah Juni 2024

Kamis, 22 Februari 2024 17:46 WIB

Presiden Joko Widodo saat penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan pangan cadangan beras (CBP) belum tentu akan dilanjutkan setelah Juni 2024. Jokowi mengatakan bansos beras itu akan diteruskan seandainya anggarannya cukup.

Jokowi menyampaikan ini saat menyerahkan bansos beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024. Bansos beras sebanyak 10 kilogram diberikan kepada warga setiap bulan mulai Januari.

“Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita, APBN-nya kalau cukup. Tapi saya tidak janji lho," kata Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden.

Pembagian bansos Pemerintah di tahun politik mendapat kritik sebab ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Dalam sambutannya di Gudang Bulog Batangase, Jokowi menjelaskan bahwa bantuan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras. Presiden yang sudah membantah ada politisasi bansos dan kembali menekankan bahwa bantuan pangan tersebut hanya ada di Indonesia.

Advertising
Advertising

"Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik," kata Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan di Kabupaten Maros adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam.

Bansos beras atau bantuan CBP sudah dibagikan Jokowi pada September hingga Desember 2023. Selain bansos beras, untuk tahun ini Jokowi sudah mengesahkan BLT Mitigasi Risiko Pangan. Sebanyak 18,8 juta warga akan mendapat 600 ribu. 200 ribu per bulan untuk Januari, Februari, dan Maret, melalui skema BLT Mitigasi Risiko Pangan.

BLT Mitigasi Risiko Pangan Ini menjadi program pengganti BLT El Nino akhir tahun lalu. Pada Januari 2024, pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun.

Pilihan Editor: Jokowi Bilang Bansos Beras Bantu Masyarakat Hadapi Kenaikan Harga

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

5 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

10 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

11 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

11 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

18 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

19 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya